Pemkot Tetap Berlakukan PTM, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Nilai Keputusan Sudah Dipertimbangkan

DIKSI.CO, SAMARINDA – Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap memberlakukan Pembelajaran Tatap Mula (PTM) secara langsung bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertam (SMP) mendapat respon dari Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Suriani

Ia menilai kebijakan yang dikeluarkan pemkot adalah hal yang pasti telah dipikirkan dengan sangat bijaksana dan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. 

"Saya pribadi menilai mungkin kebijakan itu jangan dipaksakan dan mungkin juga kedepannya tidak akan maksimal. Tapi saya menyakini pemkot pasti memiliki pertimbangan lain," kata Suriani, Sabtu (26/2/2022). 

Dirinya juga menyebutkan fokus tenaga pengajar akan sedikit terbagi dengan kebijakan yang dikeluarkan pemkot. 

"Jadi fokusnya pengajar akan terbagi, kalau memang tidak memungkinkan tinggal ditegaskan saja, dilakukan online atau offline. Karena kita juga sudah pernah menjalani sebelumnya," ungkapnya. 

Namun, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu tetap menyambut positif dan mendukung keputusan yang diambil Pemkot Samarinda terkait penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Samarinda. Terlebih keputusan itu berdasarkan dari kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri beberapa waktu yang lalu. 

"Tentu pemerintah juga memikirkan hal yang lain, terutama terkait kualitas belajar para siswa. Tapi untuk mendukung kebijakan itu, OPD terkait harus benar-benar fokus dalam hal pengawasannnya, terutama penerapan prokes di Sekolah," tandasnya. (Advertorial)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button