Sementara, Kepala Bagian Hukum Setdakot Balikpapan, Elyzabeth L Toruan mengungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dalam rangka pelaporan RANHAM yang dalan setahun dilakukan tiga kali.

"Masing-masing pelaporan berbeda-beda indikatornya. Tapi intinya berkaitan dengan pelaksanaan HAM terhadap perempuan dan anak. Juga bagaimana perusahaan memberi perlindungan bagi tenaga kerja perempuan atau penyandang disabilitas," terangnya.

Bagaimana sebuah perusahaan mengakomodir disabilitas. Seperti di Pemkot Balikpapan yang juga telah mengakomodir disabilitas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Ini nantinya berkaitan dengan penilaian Kemenkumham, Biro Hukum, juga Kemenkumham Provinsi dan Pusat. Dari hasil pelaporan akan ditetapkan daerah yang mengaplikasikan dan memperhatikan HAM. Termasuk mencakup aspek-aspek perempuan, disabilitas, dan lainnya.

"Penghargaan kota peduli HAM. Balikpapan tahun lalu juga sudah dapat di tingkat nasional. Juga dua tahun lalu. Walaupun kita tidak semata mengejar penghargaan, tapi bagaimana kita aplikasikan. Juga regulasi terhadap aspek-aspek ini. Misal peraturan daerah perlindungan perempuan," urainya.

Balikpapan saat ini, lanjutnya, telah memiliki unit pelayanan yang mengakomodir masalah hukum terkait perempuan dan anak. Namun untuk peraturan daerah terkait bantuan hukum, di Balikpapan memang belum ada.

"Ini yang mungkin kami akan kejar. Mudah-mudahan persiapan ke sana bisa kita laksanakan. Perda ini sebenarnya pernah jadi inisiatif DPRD Kota Balikpapan. Tapi memang belum berlanjut," katanya. (Tim Redaksi Diksi)