DIKSI.CO – Di era digital yang terus berkembang, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuktikan diri sebagai pelopor transformasi birokrasi modern. Melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (Srikandi), Kukar kini melangkah pasti menuju tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi.
Langkah ini ditegaskan langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Aplikasi Srikandi dan Anugerah Literasi Kutai Kartanegara 2025 di Pendopo Odah Etam. Dalam sambutannya, Aulia menyampaikan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Dengan aplikasi Srikandi ini, kami bisa menuntaskan naskah dan proses administrasi dari mana saja. Misalnya saya sedang di luar daerah, Pak Sekda di Makassar, dan Bu Rinda di Tenggarong, semua tetap bisa berjalan karena sistemnya sudah terintegrasi,” ujar Aulia.
Aplikasi Srikandi hadir sebagai jawaban atas tantangan birokrasi konvensional. Dengan sistem yang terhubung secara daring dan real-time, penyusunan naskah dinas dan pengarsipan dokumen kini dapat dilakukan tanpa hambatan geografis. Tak heran, Kukar menjadi salah satu daerah yang paling progresif dalam mengadopsi sistem ini.
Menurutnya, efisiensi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi. “Selama ini tugas-tugas kami sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Tidak perlu lagi menunggu orangnya datang baru bisa tereksekusi,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, setiap dokumen yang diunggah oleh perangkat daerah akan diverifikasi secara berjenjang sesuai struktur pemerintahan sebelum sampai ke meja pimpinan. Dengan demikian, setiap proses administrasi dapat terpantau dengan jelas dan terekam secara digital.
Aulia menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya sekadar soal teknologi, melainkan juga perubahan pola pikir dalam bekerja. “Digitalisasi itu budaya kerja baru. Tidak hanya alatnya yang berubah, tapi juga cara kita berkoordinasi dan mengambil keputusan,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada birokrasi, Kukar juga menaruh perhatian besar pada peningkatan literasi masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, digelar Anugerah Literasi Kukar 2025 dan pengukuhan Bunda Literasi Kukar. Program ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam membangun generasi yang melek informasi dan siap bersaing di era digital.
Literasi digital bukan hanya soal membaca, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Kukar percaya bahwa masyarakat yang literat adalah kunci keberhasilan transformasi digital.
Dalam kesempatan yang sama, Aulia menyerahkan Anugerah Literasi Kutai Kartanegara 2025 kepada para penggiat literasi dari berbagai tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga tingkat desa, kecamatan, dan individu.
Penghargaan tersebut diberikan kepada mereka yang dinilai konsisten dalam menumbuhkan minat baca, menulis, dan berbagi ilmu di masyarakat. “Kami berharap penghargaan ini memacu semangat dan budaya literasi di Kukar. Literasi bukan hanya membaca, tetapi juga menulis dan menganalisis informasi,” ujarnya.
Menurut Aulia, kemajuan digital dan literasi memiliki keterkaitan erat. Masyarakat yang melek literasi digital akan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, termasuk dalam mendukung layanan publik dan transparansi pemerintahan.
Ia pun menyinggung peran media massa sebagai garda depan literasi publik. “Kalau ditanya siapa yang paling jago literasi, tentu teman-teman jurnalis. Mereka setiap hari membaca, menulis, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat,” katanya disambut tepuk tangan peserta.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kukar, para kepala OPD, perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nasional, serta sejumlah komunitas literasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kukar, Rinda Desianti, menambahkan bahwa aplikasi Srikandi akan menjadi fondasi utama sistem administrasi elektronik di Kukar.
“Target kami, seluruh perangkat daerah di Kukar sudah menerapkan sistem ini secara penuh pada 2026,” jelasnya.
Ia menyebut, penerapan Srikandi sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam memperkuat reformasi birokrasi berbasis digital. “Dengan sistem ini, setiap surat, nota dinas, dan arsip akan terdokumentasi dengan aman. Tidak ada lagi alasan kehilangan berkas,” tambah Rinda.
Melalui dua agenda besar—optimalisasi Srikandi dan Anugerah Literasi—Pemkab Kukar menegaskan tekadnya menjadi salah satu daerah pelopor pemerintahan berbasis digital di Kalimantan Timur.
“Tujuan akhirnya adalah efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang cepat. Pemerintah hadir bukan hanya di kantor, tapi juga di ujung jari masyarakat,” tutup Aulia.
(*)
