Sabtu, 18 Mei 2024

Pemerintahan Khusus IKN Berbentuk Badan Otorita, Akademisi FH Unmul Sebut Berpotensi Cederai Demokrasi dan Cacat Konstitusional

Koresponden:
Er Riyadi
Senin, 17 Januari 2022 8:6

Harry Setya Nugraha, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

DIKSI.CO, SAMARINDA - Pekan lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengikuti rapat bersama DPR RI membahas persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim.

Seusai rapat bersama tersebut, Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, menyebut telah disepakati IKN akan dijalankan oleh pemerintahan khusus berupa Otorita IKN.

Dalam pemerintahan khusus itu tidak dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih lewat pemilihan kepala daerah.

IKN juga tidak dilengkapi dengan DPRD seperti DKI Jakarta saat ini.

"Tidak punya DPR, tidak punya yang disebut gubernur dan kepala daerahnya tidak dipilih dengan pemilihan. Artinya, menjalankan otonomi seluas-luasnya tapi terbatas," kata Suharso, pekan lalu.

Dirinya menambahkan Otorita IKN akan berkedudukan sama setingkat kementerian yang akan dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan khusus ibu kota negara.

"Ibu kota negara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus," imbuhnya.

Terkait pendanaan kepentingan wilayah, nantinya akan dibahas langsung bersama dengan DPR.

Rancangan pemerintahan khusus di IKN turut direspon oleh berbagai pihak. Salah satunya akademisi di Universitas Mulawarman.

Melalui webinar bertajuk Catatan Kritis Atas RUU IKN, Harry Setya Nugraha, Akademisi Fakultas Hukum Unmul memaparkan beberapa catatannya.

Menurut Harry, konsep penyelenggaraan pemerintahan khusus oleh Badan Otorita tidak dikenal dalam UUD 1945.

"Konsep ini dianggap akan berpotensi menjadi konsep yang inkonstitusional," ungkap Harry, Senin (17/1/2022).

Ia juga menyinggung terkait Badan Otorita IKN yang kedudukannya setingkat dengan Kementerian.

Hal itu dapat memicu pertanyaan tentang bagaimana kedudukan kepala otorita terhadap menteri.

Ketidakjelasan itu pada akhirnya akan menambah catatan panjang fenomena vis a vis antara jabatan Kepala Otorita dan Menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada poin lainnya, Badan Otorita IKN yang menjadi bagian pemerintah pusat membuat pemerintahan di IKN menyentral ke pusat.

Ancaman mencederai demokrasi Indonesia juga terdapat di RUU IKN.

Dalam rancangan undang-undang itu, menyebut Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk oleh Presiden RI.

Masa tugasnya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat ditunjuk kembali dalam masa jabatan yang sama.

"Itu dianggap mencederai semangat demokrasi yang telah dibangun sejauh ini di Indonesia. Ketentuan itu juga tidak memberi signal terhadap batasan masa jabatan Kepala Otorita dan hal ini jelas menabrak konsep konstitusionalisme dalam hal pembatasan kekuasaan," terangnya.

Tidak adanya keterwakilan masyarakat melalui DPRD di lokasi IKN juga menjadi ancaman nyata terhadap demokrasi Indonesia.

Sesuai Pasal 13 ayat (1) RUU IKN menyebut bahwa IKN hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum DPR RI dan DPD.

"Ketentuan a quo itu mengakibatkan hilangnya hak konstitusional warga negara IKN untuk dapat memilih dan memiliki wakil dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)," lanjutnya.

Belum lagi Pasal 10 ayat (2) RUU IKN menyebutkan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden RI sebelum masa jabatan berakhir.

Menurut Harry, ketentuan ini berpotensi mengandung tendensi yang cukup politis dan elitis.

Atas dasar beberapa permasalahan tersebut, Harry menilai kajian tentang rencana pemindahan IKN belum tuntas dilaksanakan.

"Ada baiknya pembahasan RUU IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan perlu kembali dilakukan kajian yang matang dan mendalam terhadap rencana pemindahan IKN," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)

Tag berita:
Berita terkait
breakingnews