DIKSI.CO, SAMARINDA - Tindakan represif oknum aparat kepada awak media di Samarinda kembali terulang. Kejadian ini dialami 5 orang awak media, baik media elektronik, media cetak dan televisi.

Dari keterangan kejadian, intimidasi hingga kontak fisik dilakukan oknum polisi pada saat awak media menjalankan tugas peliputan aksi unjuk rasa di Mapolresta Samarinda pada, Kamis malam (8/10/2020).

Kejadian ini menjadi sorotan publik hingga pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah alias Castro.

Castro menyebut tindakan represif aparat merupakan pertanda gagalnya negara menjamin kebebasan pers dalam mencari dan menyebarkan informasi

"Maka harus ada permohonan maaf baik oleh Kapolres maupun Kapolda," ucap Castro, Jumat (9/10/2020).

Tak sampai disitu saja, tambah Castro, tidak cukup permohonan maaf. Tapi upaya pidana juga harus dilakukan. Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, "setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta".

"Perlakuan terhadap kawan-kawan media semalam juga seharusnya bisa diproses pidana karena secara nyata dan terbuka menghalangi kerja pers. Jadi di samping permintaan maaf, juga mesti ada jaminan agar pelakunya diproses pidana," ujar Castro.

Castro menegaskan, jika dua hal yang diurainya tidak dilakukan maka akan jadi preseden di dalam sistem hukum.

"Maka akan jadi preseden buruk dan bisa berulang dikemudian hari. Artinya, kebebasan pers dalam ancaman bahaya," pungkas Castro.  (tim redaksi Diksi)