DIKSI.CO, SAMARINDA - Usai disetujui pada 30 November lalu, rancangan APBD (RAPBD) kabupaten/kota disetor ke Pemprov Kaltim, untuk dievaluasi.
Total ada 9 kabupaten/kota yang telah menyampaikan dokumen RAPBD-nya ke Pemprov Kaltim, minus Penajam Paser Utara yang hingga saat ini belum ada persetujuan bersama pemkab dan DPRD PPU.
Muhammad Sadu'ddin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, menjadi salah satu pejabat yang masuk di tim evaluasi RAPBD kab/kota.
Sa'duddin menjelaskan, usai mempelajari dokumen RAPBD kab/kota, pihaknya mulai melakukan evaluasi pada Rabu (8/12/2021) ini.
"Rabu hari ini digilir evaluasi RAPBD 9 kabupaten/kota. Pihak TAPD kab/kota diiundang ke provinsi untuk mengikuti proses evaluasi," kata Sa'duddin, dihubungi via sambungan telepon Rabu (8/12/2021).
Kepala BPKAD Kaltim menjelaskan, proses evaluasi yang dilakukan berupa tanya jawab kepada kabupaten/kota.
"Materi evaluasi terkait jumlah pendapatan terus apakah realistis dengan belanja. Belanja mandatori tercapai enggak, misal pendidikan 20 persen atau belum, kesehatan 10 persen belum nanti itu ditanyakan," jelasnya.
Tanpa merinci daerah mana yang dievaluasi terlebih dahulu, Sa'duddin menyebut satu persatu dari TAPD kab/kota akan dipanggil ke Pemprov Kaltim.
"Kami baca dulu dokumen setelah itu kami baca terus simpulkan. Selanjutnya komunikasi dengan kabupaten/kota, terus kami jelaskan koreksi ini. Kami undang setelah kami selesai mempelajari dokumen RAPBD," sambungnya.
Proses evaluasi ditarget rampung pada 15 hari usai dokumen RAPBD diterima pihak pemprov.
Sadu'ddin menegaskan evaluasi bakal digelar marathon beberapa hari ke depan.
"Sesuai peraturan paling lama 15 hari sejak RAPBD diterima. Jadi tergantung kabupaten/kota kalau cepat, ya evaluasi cepat. Sudah kami jadwalkan," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
