DIKSI.CO, SAMARINDA - Realisasi pembangunan Bendungan Marangkayu, masih menjadi tanda tanya.

Walau pemerintah pusat telah menganggarkan Rp50 miliar untuk pekerjaan fisik di 2022 ini, proyek Bendungan Marangkayu, masih terkendala pembebasan lahan.

Sementara, pembebasan lahan tidak tercover dalam anggaran Rp50 miliar tersebut.

Bagaimana nasib pengerjaan Bendungan Marangkayu di 2022 ini.

Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Dinas PUPR Kaltim, mengungkap informasi yang diterima dari BWS Kalimantan IV, pengerjaan ditarget pada 2023 mendatang.

"Bendungan Marangkayu masih 2023. Tahun 2022 ini belum terkejar, masih berjuang pembebasan lahan," kata Aji Firnanda, Minggu (17/7/2022).

Untuk pembebasan lahan, seluruhnya dialokasikan oleh pemerintah pusat, melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). 

"Panganggaran dari LMAN, yang bayar pembebasan lahan," paparnya.

Aji Firnanda menegaskan Pemprov Kaltim, tidak terlibat baik dalam proses pembebasan lahan maupun pembangunan Bendungan Marangkayu.

Hal itu lantaran proyek bendungan ini merupakan proyek strategis nasional (PSN).

Meski begitu, Pemprov Kaltim akan terlibat dalam pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Marangkayu.

Menurut Aji Firnanda, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan FS, LARAP, dan DED untuk SPAM Regional Marangkayu.

"Sekarang masih tahap akhir FS (feasibility study), kemudian tindak lanjutnya LARAP (Land Acquisition And Resettlement Action Plan), dan DED untuk SPAM Regional Marangkayu," tegasnya.

Pembangunan SPAM Marangkayu ini dibangun atas bantuan dari APBN, untuk keperluan air minum di dua daerah, Bontang dan Kukar (Marangkayu).

"Anggaran pembangunan berasal dari bantuan APBN," pungkasnya. (ADV/Kominfo Kaltim)