Salah satu poin yang ditekankan adalah menjauhi Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA). Menurutnya, adanya SilPA berdampak negatif pada kinerja Pemerintah Kabupaten Kukar karena menandakan adanya kegiatan yang tidak terealisasi. Vanesa menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Namun, dorongan Bappeda tidak hanya sekadar menyelesaikan anggaran. Vanesa juga mengajak OPD untuk menggunakan anggaran dengan cerdas, mengarahkannya pada bidang-bidang yang menjadi prioritas masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Kita harus fokus pada kebutuhan masyarakat. APBD-P harus memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat Kukar,” tegasnya.
Selain itu, Bappeda Kukar memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan OPD dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Vanesa berharap agar OPD dapat melaporkan kemajuan realisasi anggaran secara transparan dan akuntabel.
“Saling mendukung dan bersinergi adalah kunci sukses kita dalam membangun Kukar yang lebih baik. Saya yakin dengan kerjasama yang solid, realisasi APBD-P 2023 akan mencapai target yang diharapkan,” tutupnya. (Adv/DiskominfoKukar)
