Lonjakan Harga Minyak Imbas Konflik Timur Tengah Ancam Inflasi dan Utang Indonesia
DIKSI.CO – Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah diperkirakan dapat memberikan dampak serius bagi perekonomian Indonesia. Lembaga riset kebijakan publik, Prasasti Center for Policy Studies, menilai kondisi terburuk bahkan dapat membuat defisit anggaran melebar dan utang pemerintah semakin meningkat.
Direktur Riset Prasasti, Gundy Cahyadi, mengatakan perang yang melibatkan United States dan Israel melawan Iran memicu gangguan besar pada rantai pasok energi global. Situasi ini berpotensi mendorong harga minyak mentah melonjak tajam hingga mencapai US$150 per barel.
“Mungkin nggak bakal berhenti di US$100 per barel, bisa ke US$120, bisa ke US$150, ya who knows? Kita nggak tahu nih, ya kan sama-sama tebak-tebakan. Tapi pada intinya itu hal yang sebenarnya sangat berisiko, sangat tinggi untuk Indonesia,” kata Gundy dalam jumpa media, Jumat (13/3/2026).
Lonjakan Harga Minyak Bisa Picu Inflasi di Indonesia
Menurut Gundy, kenaikan harga minyak dunia sangat krusial bagi Indonesia karena komponen energi memiliki kontribusi besar terhadap tingkat inflasi nasional.
Ia menjelaskan, harga energi menyumbang sekitar sepertiga dari komponen inflasi. Artinya, ketika harga bahan bakar minyak (BBM) naik, maka harga berbagai barang dan kebutuhan pokok juga akan ikut terdorong naik.
“Kalau harga minyak naik, BBM naik sekitaran mungkin 50% sampai 75%, itu akan mempengaruhi sekitar 30% dari total inflasi basket kita,” ujarnya.
Kondisi tersebut berpotensi memicu tekanan ekonomi bagi masyarakat karena kenaikan harga energi biasanya diikuti kenaikan biaya transportasi dan logistik.
Tiga Skenario Pemerintah Hadapi Lonjakan Harga BBM
Prasasti Center for Policy Studies menyebut pemerintah memiliki tiga opsi kebijakan dalam menghadapi lonjakan harga minyak global akibat konflik Timur Tengah.
Skenario pertama adalah membiarkan harga BBM domestik mengikuti harga pasar global tanpa intervensi pemerintah. Kebijakan ini dapat menjaga anggaran negara dari tambahan subsidi, tetapi berisiko memicu lonjakan inflasi yang tinggi.
Skenario kedua adalah menahan kenaikan harga BBM melalui subsidi energi. Langkah ini dapat meredam dampak kenaikan harga bagi masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi akan menambah beban pada APBN.
Sementara skenario ketiga adalah pemerintah menanggung sebagian kenaikan harga BBM. Kebijakan ini dinilai sebagai kompromi, meskipun tetap akan memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal negara.
“Pada intinya, kami melihat kemungkinan besar terjadinya defisit anggaran di atas 3% itu chances-nya very very high at this point,” kata Gundy.
Risiko Defisit APBN dan Utang Negara Meningkat
Gundy menjelaskan bahwa dalam struktur APBN saat ini, subsidi energi dihitung berdasarkan asumsi harga minyak sekitar US$70 per barel dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.
Namun simulasi yang dilakukan lembaganya menunjukkan bahwa jika harga minyak rata-rata mencapai US$100 per barel dengan kurs Rp17.000 per dolar, maka defisit anggaran pada 2026 dapat meningkat hingga 3,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut melampaui batas defisit fiskal sebesar 3% yang selama ini menjadi acuan disiplin anggaran pemerintah.
“Dengan kita mengganti dua asumsi ini saja, di mana dolar ke rupiah itu 17.000 dan harga minyak sudah menyentuh US$100 per barel, deficit fiskal kita bisa mencapai 3,3% dari PDB. Sudah lewat 3%,” jelasnya.
Kenaikan Harga Minyak Tambah Beban Subsidi Energi
Beban APBN berpotensi semakin berat jika harga minyak dunia terus meningkat. Menurut simulasi yang dilakukan Prasasti, setiap kenaikan US$10 per barel dapat meningkatkan beban subsidi pemerintah sekitar 30%.
Selain itu, subsidi LPG juga diperkirakan ikut meningkat sekitar 1,5% setiap kenaikan US$10 harga minyak dunia.
“Jadi setiap US$10 naik, beban untuk subsidi itu sekitaran 30%. Setiap harga minyak naik US$10, beban subsidi LPG itu sekitaran 1,5%,” ujar Gundy.
Tekanan tersebut bisa semakin besar jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak mentah.
Dalam skenario terburuk, defisit fiskal yang semula diperkirakan mencapai 3,3% berpotensi melebar hingga 3,6% bahkan 3,8% terhadap PDB.
Situasi ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik global tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan dunia, tetapi juga berpotensi mengguncang kondisi ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.
(Redaksi)
