DIKSI.CO, SAMARINDA - DPRD dan Pemkab Penajam Paser Utara, hingga 30 November 2021 lalu, belum juga melakukan persetujuan APBD 2022.

Sesuai deadline Kemendagri, pemerintah daerah dari provinsi hingga kabupaten/kota wajib melakukan persetujuan APBD 2022, dengan batas akhir 30 November 2021.

Alhasil, hingga pekan pertama Desember ini, APBD PPU yang dicanangkan Rp1,16 triliun masih dibahas oleh Banggar DPRD dan TAPD PPU.

Dikonfirmasi terkait pengesahan APBD PPU 2022, Abdul Gafur Masud, Bupati Penajam Paser Utara, menyampaikan dirinya optimis bisa menyelesaikan persetujuan APBD pada 15 hari perpanjangan.

"APBD 2022 target tanggal 15 Desember, kami masih melihat ketentuan-ketentuan dari DPRD dengan Pemkab PPU," ungkap AGM, ditemui di Samarinda, Senin (6/12/2021).

Keterlambatan persetujuan APBD 2022, disinyalir lantaran belum satu suaranya DPRD dan Pemkab PPU terkait pokok pikiran (pokir).

Pemkab menginginkan pokir dewan juga digunakan untuk membayar utang proyek PPU kepada kontraktor.

"Kami dari Pemkab PPU tetap ingin menjdikan pembayaran utang itu dilunaskan dulu karena sesuai dengan surat edaran KPK di 10 kabupaten/kota di Kaltim," papar AGM.

AGM menjelaskan, total utang yang harus diselesaikan kurang lebih Rp290 miliar, di tahun 2020 Rp36 miliar, dan 2021 Rp254 miliar.

"Memang kondisinya ada Rp290 miliar utang proyek di tahun sebelumnya. Jadi memang selama saya menjabat itu hanya membayar utang-utang saja," tegasnya.

"Jadi utang Pak Bupati yang dulu menjadi prioritas karena kami meyakini utang itu harus dibayar dulu, supaya program-program tetap berlanjut," sambungnya.

Dirinya menyakini APBD 2022 bisa disetujui dalam waktu dekat. 

"Insya Allah bisa, saya rasa teman-teman dewan juga bisa melihat situasi dan kondisi," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)