Hal itu menjadi arahan dari KPK guna penyelamatan aset baik yang belum diketahui titiknya, tanpa legalitas, maupun tengah dikuasai pihak ketiga.

Dilacak, diurus, dan dilabelisasi

"Pesan KPK tadi, tracking dulu, analisa data dan informasinya. Jika klir aset itu milik Pemkot Samarinda akan disertifikasi atau legalisasi, lalu labelisasi. Setelah itu baru kami bicara pemanfaatannya menghasilkan PAD," paparnya.

Andi Harun memerintahkan Asisten III Sekkot Samarinda untuk membangun sistem digitalisasi aset tersebut.

Tidak memerlukan waktu lama, pihaknya segera melakukan tracking seluruh aset di Samarinda.

"Sistemnya bisa kami peroleh sekarang, apakah itu bentuk aplikasi atau web sistem. Kami bisa secepatnya bikin. Tapi mengurai mentreking aset ini seluruhnya butuh waktu," tegasnya.

"Saya minta, selain data aset di BPKAD, tapi juga inventarisir aset di seluru kecamatan. Kecamatan diminta melaporkan aset di wilayahnya. Baik yang ada suratnya ataupun tidak," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)