DIKSI.CO - Perseteruan Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono memanas hingga berujung pelaporan ke kepolisian.

Agung Laksono dilaporkan ke kepolisi karena manuver pendongkelan ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla (JK) pada Senin (9/12/2024).

JK menilai langkah Agung telah melanggar hukum.

JK berkata hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara.

"Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu," kata JK, dikutip dari cnnindonesia.

Sebelumnya, Agung Laksono mengumumkan pencalonannya sebagai ketua umum PMI.

Di saat yang sama, JK sudah mencalonkan diri sebagai petahana.

Agung menyatakan telah memenuhi seluruh syarat untuk maju mengikuti pemilihan calon ketua umum PMI seperti, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak rangkap jabatan, hingga bersedia menyediakan waktu dan tenaga untuk kepentingan dan kemajuan organisasi.

Selain itu, Agung mengklaim telah mengantongi 20 persen dukungan dari seluruh peserta yang akan hadir dalam munas sebagai syarat maju sebagai calon ketum baru PMI.

Di sisi lain, Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024 juga telah mengambil keputusan aklamasi memilih JK sebagai ketua umum.

Terkait hal itu, JK mengatakan deklarasi Agung tak sesuai aturan hukum. 

JK menegaskan para peserta Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024 sudah sepakat mengaklamasi dirinya.

"Itu ilegal dan pengkhianatan," tegas JK.

JK berkata PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung.

Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar AD/ART.

Dia tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan.

Menurut JK, Agung pernah melakukannya di beberapa organisasi lain.

"Itu kebiasaan Bapak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan," pungkasnya. (*)