“Nah, itu salah satu indikatornya terkait dengan reformasi birokrasi di mana kita memberikan pelayanan publik salah satunya terkait pelayanan listrik,” katanya.

Indikator lainnya disampaikan Wiyono adalah hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Opini BPK juga menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi.

“Kita meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kemarin. Kita juga mendapatkan penghargaan itu sebagai indikator reformasi birokrasi,” tambahnya.

Untuk peningkatan sumber daya manusia, Wiyono menyebut ada dua faktor keberhasilan yang menjadi indikator yakni pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penganggaran belanja daerah selalu memenuhi ketentuan undang-undang. (advertorial)