DIKSI.CO, KUKAR - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Asisten Sosial Nur Budi Handayani mengapresiasi atas upaya Pemkab Kukar dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kukar dengan kolaborasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).
Hal tersebut dikatakannya via Zoom Meeting saat memberikan materi Rakor Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, di Ruang Batara Kantor Bappeda, Tenggarong, Selasa (8/11/2022).
“Kemenko PMK mengapresiasi atas kecepatan Pemkab Kukar dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem secara nasional dan ini merupakan keterpaduan dan sinergi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem penanggulangan kemiskinan,” kata Nur Budi Handayani.
Menurut Nur Budi Handayani menjelaskan target nasional 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
Fenomena kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif dan berpendapatan rendah.
“Instruksi Presiden No 4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dimana target 0 persen kemiskinan ekstrem tahun 2024. kolaborasi-keterpaduan dengan 3 strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan sinergi kementerian/lembaga-pemerintah daerah-partisipasi non pemerintah-masyarakat serta tetap sasaran berbasis data dan instrumen,” ujarnya.
Dari data secara nasional tingkat kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur khususnya di Kutai Kartanegara berada di angka 1,45 persen dengan jumlah penduduk ekstrem Kaltim sebanyak 57,96 ribu jiwa.
“Untuk itu apa yang saat ini dilakukan pemkab Kukar sudah tepat dalam penanggulangan kemiskinan serta upaya mensukseskan arah pembangunan nasional dengan menargetkan 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024,” katanya.
“TJSL adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk memeberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan,” ujarnya.
Tidak hanya itu tambah Nur Budi, TJSL juga berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
“Perusahaan juga harus membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan, mulai dari pengurangan beban, peningkatan pendapatan,” tutupnya. (ADV/KUKAR)
