DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur serta kegiatan yang dilakukan oligarki lainnya menjadi sorotan masyarakat.
Gabungan organisasi masyarakat sipil #BersihkanIndonesia menggelar konferensi pers dengan tema "Camping Oligarki di IKN : Gimmick Elit Saat Rakyat Menjerit", yang diselenggarakan secara virtual, pada Selasa (15/3/2022).
Konferensi pers ini dilaksanakan #BersihkanIndonesia setelah adanya kegiatan camping di hutan IKN oleh Presiden Joko Widodo, bersama beberapa Menteri, dan Gubernur di Indonesia.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur Pradarma Rupang, menanggapi kegiatan berkemah semalaman oleh Presiden Joko Widodo di area IKN ini dianggap menutup mata terhadap situasi masyarakat.
"Aksi berkemah Jokowi Ini adalah bentuk bagaimana tidak pekanya elite politik di negara ini yang justru mengabaikan situasi dan kondisi rakyat yang semakin kritis," kata Pradarma Rupang.
Hanya mementingkan keinginan oligarki, Rupang mengatakan rencana pemindahan IKN yang bertempat di area camping Presiden RI tersebut berpotensi pada penggusuran kepada 260 ribu warga adat dan lokal setempat.
"Total 260 ribu hektare total luas wilayah IKN ini bukan tanah kosong, ada pemukiman warga di dalamnya yang berpotensi digusur karena adanya pembangunan IKN ini," ujar Rupang.
Ia membeberkan lokasi pemilihan IKN bukan lah lahan kosong, melainkan lahan yang telah ditinggali penduduk ini akan menerima dampak buruk dari pembangunan IKN.
Berdasarkan data ATR /BPN pada 2020, dari 256 ribu hektare luas IKN, sebanyak 106.453 hektare atau 41,32 persen tanah sudah dikuasai masyarakat.
"Pembukaan lahan bisa membuat kerusakan dan pencemaran yang seharusnya menopang kehidupan 53 kampung yang berada di sekitar area tersebut," ujarnya.
Pemerintah mengabaikan ruang hidup masyarakat adat, dan tidak ada ruang berpendapat bagi komunitas adat atas pembangunan IKN untuk dapat melancarkan rencananya dalam pemindahan IKN ini.
Rupang menganggap camping mewah yang dilakukan Presiden RI sebuah bentuk gimmick yang tidak merujuk bagaimana keprihatinan rakyat di tengah situasi krisis.
"Pemerintah justru masih melakukan kegiatan-kegiatan yang tak berguna seperti berkemah ini, acapkali melakukan gimmick yang justru tidak melihat bagaimana penderitaan rakyat," katanya.
Pemerintah juga masih sering kali menganggap bahwa hutan khususnya di area IKN ini adalah tanah yang tak bertuan, padahal tumpah tindih kepemilikan lahan masih terjadi di daerah ini.
Masyarakat sipil dan akademisi juga berulang kali mengingatkan bahwa lokasi IKN rawan terhadap bencana akibat eksploitasi ratusan izin seperti pertambangan, perkebunan maupun kehutanan di Kalimantan. (Tim redaksi Diksi)
