Kasus Covid-19 Meningkat, DPRD Balikpapan Ingatkan Protokol Kesehatan yang Ada di Perda Ketertiban Umum

DIKSI.CO, BALIKPAPAN – Kasus Covid-19 di Kota Balikpapan masih mengalami peningkatan setiap harinya berdasarkan data Tim Satgas Covid-19 Kota Balikpapan. 

Terlebih Covid-19 ini telah bermutasi menjadi virus baru bernama varian Delta yang kasusnya telah masuk di Kota Balikpapan sebanyak 3 kasus. 

Tentu hal ini menjadi perhatian khusus bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan dalam memerangi pandemi ini. 

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono, mengingatkan kepada masyarakat bahwa telah dibentuk produk hukum untuk mengatur permasalahan protokol kesehatan ini. 

"Perlu diingat bersama, di Balikpapan kan sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum yang di dalamnya ada aturan protokol kesehatan,"  kata Budiono. 

Dengan adanya produk hukum ini jika ada masyarakat yang ditemukan melanggar protokol kesehatan maka akan diberi peringatan baik secara lisan, maupun tulisan, bahkan akan ada sanksi secara administrasi yang dijalankan. 

"Maka agar menekan laju penyebaran Covid-19 di Kota Balikpapan protokol kesehatan itu yang harus ditegakkan," ujarnya. 

Dirinya mengimbau bagi masyarakat jika tidaksangat urgent sekali atau tidak penting untuk ke luar rumah lebih baik di rumah saja. 

"Kita tunggu sampai kasus Covid ini mereda. Itulah yang menjadi perhatian diharapkan semoga kasus Covid bisal ditekan," katanya. 

Menurut data Tim Satgas Covid-19 Kota Balikpapan total kasus mencapai 25.806 kasus, 779 pasien masih dirawat di rumah sakit, 5.129 pasien masih dirawat isolasi mandiri, 18.879 pasien sembuh, dan 1.019 pasien meninggal dunia. (advertorial)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button