Kantor Staf Presiden RI Kunker ke Kaltim, Kaji Ketersediaan Lahan hingga Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
DIKSI.CO, SAMARINDA – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI gelar kunjungan kerja ke Kaltim, guna membahas rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rombongan Kantor Staf Presiden RI, bertemu jajaran Pemprov Kaltim, pada Kamis (24/3/2022).
Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, bersama rombongan tiba di Kantor Gubernur Kaltim, pada Kamis pagi.
Dalam pertemuan bersama jajaran Pemprov Kaltim, Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan pihaknya mengunjungi Bumi Mulawarman, untuk mendengar langsung dari pemerintah provinsi terkait persiapan pemindahan IKN.
"Kami melakukan komunikasi untuk merekam dan mencatat masukan dari masyarakat terkait atas hak-hak tanah masyarakat dan tanah adat yang belum terdata," kata Ali Mochtar Ngabalin, Kamis (24/3/2022).
Dalam rombongan Staf Kantor Presiden RI, turut hadir Wandi N. Tuturoong, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI.
Wandi menerangkan Kementerian PUPR telah memulai proses pembangunan atas pemindahan IKN di bawah koordinasi kepala otorita dan wakil otorita IKN.
"Secara efektif badan otorita akan mengambil alih dan bahkan memulai periode pengelolaan pemerintahan," ungkapnya.
"Kami merasa pengetahuan belum cukup. Oleh karena itu kami harus berdialog terus-menerus dengan mendatangi semua pemangku kepentingan baik ke tokoh adat dan masyarakat," lanjutnya.
Sementara itu, Riza Indra Riadi, Pj Sekprov Kaltim, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kantor Staf Presiden RI ke Kaltim.
"Kami akan berkonsultasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Kepala Badan Otoritas IKN. Guna mendapatkan informasi terkait perkembangan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim dalam hal mencakup lahan," paparnya.
Pemprov Kaltim berharap, kunjungan Staf Ahli Presiden RI ke Kaltim, bisa membangun sinergi dan kerjasama yang baik untuk pembangunan Indonesia terutama Bumi Mulawarman.
"Pada dasarnya masyarakat Kaltim pada umumnya mendukung 100 persen pembangunan IKN. Namun diharapkan dalam prosesnya tidak hanya diambil alih oleh pusat melainkan melibatkan masyarakat Kaltim dari tingkat elit sampai masyarakat ke bawah dan bermanfaat bagi kota-kota penyangga ibu kota negara," tegasnya. (tim redaksi Diksi)
