DIKSI.CO, SAMARINDA - Kaltim dihantui defisit anggaran pada APBD 2021 ini.
Sebelumnya, Muhammad Sabani, Sekprov Kaltim menyebut, diperkirakan Kaltim akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp1 triliun rupiah.
Hal itu lantaran Kementerian Keuangan RI melakukan refocusing anggaran transfer daerah, termasuk ke Kaltim.
"Defisit Kaltim sementara angkanya yang harus kami lakukan penyesuaian itu sekitar Rp1 triliun," ungkap Sabani, beberapa waktu lalu.
Usai melakukan otak atik anggaran di APBD perubahan 2021. Perkiraan defisit keuangan Kaltim, ditaksir tidak sampai menyentuh angka Rp1 triliun.
Muhammad Sa'duddin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, defisit yang dialami Kaltim kemungkinan berkisar sekitar Rp700 miliar.
"Perkiraan kami defisit tidak sampai Rp1 triliun, hanya sekitar Rp700 miliar. Itu karena kemungkinan tidak tercapai sampai Desember 2021," ungkap Sa'duddin, Selasa (7/9/2021).
Pada ABPD murni 2021 kemarin, belanja daerah dipatok di angka Rp11,61 triliun, pada pembahasan awal APBD perubahan 2021 ini, Pemprov Kaltim melalui tim anggaran mengusulkan belanja daerah naik menajdi Rp12,17 triliun.
Sementara itu, tumpuan pendapatan utama berdasarkan dari dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pusat, baik dari pajak dan pendapatan migas.
Sa'duddin mengungkapkan dari Rp4,8 triliun target transfer pusat ke daerah sebagai dana bagi hasil, hingga akhir Agustus 2021, baru tersalur sekitar Rp2 triliun atau 40,1 persen.
"Baru Rp2 triliun atau 40,1 persen capaian pendapatan transfer DBH dari pusat," jelasnya.
Masih tersisa Rp2,8 triliun DBH yang belum tersalurkan. Angka inilah yang diyakini tidak akan seluruhnya ditransfer ke daerah sebagai imbas dari refocusing anggaran yang dilakukan Kemenkue RI.
"Pengaruhnya ke APBD kami hitung, apakah itu dikoreksi atau tidak. Yang pasti DBH Rp4,8 triliun kemungkinan tidak tercapai," tegasnya.
"Termasuk kemungkinan tidak tertransfer ke daerah sekitar Rp700 miliar," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
