Rusman meyakinkan yang berkepentingan dalam kebijakan ini adalah sosial kehidupan masyarakat. Jika kebijakan lockdown ini tidak berjalan maksimal, wibawa pemerintah jadi taruhannya. Karena saat ini yang paling susah adalah bagaimana pemprov bisa meyakinkan publik. 

"Orang mau nurut itu kalau memang benar ada kepentingan masyarakat dalam instruksi tersebut. Bagaimana dia tau kepentingannya apa. Tidak ada pemberitahuan apa-apa dianggap sudah kerja. Inikan keliru," tegasnya.

Sementara itu, Muhammad Syafranuddin, Kepala Biro Humas Setprov Kaltim mengungap pelaksanaan berdiam diri di rumah dalam dua hari terakhir (6-7 Februari 2021) dipastikan  akan dievaluasi. 

Pemprov Kaltim akan mengevaluasi secara menyeluruh karena Program Berdiam Dirumah (PBD) direncanakan setiap pekan hingga Kaltim benar-benar aman dari Corona.

“Semua masukan yang selama ini disampaikan termasuk yang dishare di media sosial oleh masyarakat, semua menjadi pertimbangan sehingga tujuan PBD bisa memberikan dampak langsung dalam mencegah penularan Corona di Kaltim,” terang Syafranuddin.

Ditegaskannya, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk masukan dari DPRD, instansi vertikal, kepala daerah dan masyarakat. (tim redaksi Diksi)