DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Permasalahan warga Jalan Jendral Sudirman Klandasan terkait Zona Zero Tolerance (ZZT) masih menjadi perhatian Komisi I DPRD Kota Balikpapan. 

Pasalnya, ditemukan banyak laporan terkait dampak dari kebijakan ZZT ini seperti penurunan omzet pelaku usaha hingga 90% dibandingkan omzet biasanya. 

Bahkan dikhawatirkan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, seperti yang diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan Johny Ng, saat ditemui Diksi.co di ruang kerjanya. 

"Tentu yang mengkhawatirkan jangan sampai ada PHK besar-besaran terhadap karyawan mereka," kata Johny, Senin (3/5/2021). 

Politisi Partai Golkar ini mengkhawatirkan jika PHK terus terjadi akibat kebijakan ini akan berimbas pada kriminalitas dan pengangguran yang semakin meningkat di Kota Minyak. 

"Jangan sampai hal tersebut terjadi, karena apapun yang terjadi kalau sudah PHK nanti kriminalitas di Kota Balikpapan bertambah dan banyak pengganguran," katanya. 

Adapun keluhan dari pemilik usaha sekitar Jalan Jendral Sudirman yang terdampak kebijakan ZZT ini tidak mampu membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan karena adanya penurunan omzet. 

"Mereka juga katanya belum bisa membayar THR kepada karyawan yang kerja," ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPRD Kota Balikpapan dan warga Jalan Jendral Sudirman Klandasan Kota Balikpapan pun telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait hal ini. (advertorial)