DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemprov Kaltim gelar Musrenbang RKPD Kaltim 2024, pada Senin (17/4/2023) pekan depan.

Jelang Musrenbang 2024, Pemprov Kaltim menerima 1.813 usulan dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim, serta 483 usulan diajukan oleh kabupaten dan kota kepada perangkat daerah Provinsi Kaltim.

Ribuan usulan itu tertuang dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI, per 10 April 2023.

Selain itu, ada 1.330 usulan ditunjukkan untuk dilaksanakan melalui bantuan keuangan (bankeu).

“Saat verifikasi pengusulan hibah, bansos dan bantuan keuangan, mohon dimaklumi nanti ada kriteria-kriteria, ada lokasi khusus yang sudah diatur oleh pemerintah provinsi dalam rangka merealisasikan tema pada kesempatan ini," kata Sri Wahyuni, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Jumat (14/4/2023).

Sekprov Kaltim mengingatkan bahwa sesuai dengan surat pimpinan KPK Nomor B 1130 tanggal 28 Februari 2023, ini sudah ditetapkan area indikator dan sub indikator koordinasi pencegahan korupsi daerah tahun 2023.

Salah satu sub indikator yang dinilai atau diawasi itu adalah bantuan pemerintah, dalam hal ini pemberian bantuan keuangan, hibah dan bansos.

“Ini juga perlu kehati-hatian, perlu komitmen kita bersama bagaimana bisa melakukan dengan baik keseimbangan antara pendekatan teknokratik dan politis dalam proses perencanaan bantuan keuangan dan hibah bansos ini," jelasnya.

"Nanti ada rambu-rambunya juga akan kita tetapkan lagi pada tahun ini, secara khusus bantuan khusus keuangan penerima hibah bansos, penekanannya kita sesuaikan dengan tema RKPD,” lanjutnya.

Sri Wahyuni juga memberikan apresiasi kepada kabupaten dan kota yang sudah memberikan usulan pada SIPD RI, dan berharap diskusi atau desk pada RKPD bisa berjalan dengan produktif.

"Jangan sampai ada usulan yang tiba-tiba muncul di Musrenbang tetapi tidak pernah ada didiskusikan atau diusulkan," tegasnya. (tim redaksi Diksi)