"Dan ini bentuk solidaritas kita. Kita menuntut janji PJ Gubernur untuk menyelesaikan. Kita ingin adanya komitmen pemerintah memberantas ini. Karena penindakan selama ini tidak sampai ke akar. Tidak mengungkap aktor utama dibalik tambang ilegal," tekan Nazar.

Jika nantinya aksi hari ini tidak berdampak, Nazar kembali menekankan kalau pihaknya bersama aliansi akan terus melakukan unjuk rasa.

"Kita akan terus beraksi mendesak pemerintah terkait pemberantasan praktek tambang ilegal," tandasnya.

Sementara itu, perwakilan dan Pemprov Kaltim yang menemui massa aksi menyebut kalau poin tuntutan yang telah diutarakan akan ditampung dan diinformasikan kembali kepada Pj Gubernur, Akmal Malik yang kebetulan berhalangan menjumpai langsung para pengunjuk rasa.

"Kami hargai semua aspirasi. Apapun yang ada di Kaltim, ini akan jadi masukan yang harus kita tindaklanjuti. Meskipun ini seharusnya dalam bentuk by data. Tapi meski begitu tetap kita kroscek. Ilegal dan tidak harus kita klarifikasi dulu," ucap Staf Ahli Gubernur Bidang Polhukam, Ririn Sari Dewi.

Saat menjumpai massa aksi, Ririn juga menyampaikan kalau berhalangannya Pj Gubernur Akmal Malik bukan untuk menghindar.

"PJ Gubernur bukan menghindar, tapi kebetulan ada agenda bersamaan dan sedang persiapan di Balikpapan. Intinya sesuai mekanisme kita akan sampaikan, melalui audiensi," pungkasnya.

Untuk diketahui pada aksi tersebut Aliansi Mahasiswa Penggerak dan Pembaharu mendesak lima tuntutan.