"Dinasti politik ini menunjukan ketertutupan sumber daya yang dikuasai orang tertentu. Proyek-proyek dikuasai juga. Itu menunjukan adanya konflik kepentingan di dalamnya. Dan tentu berindikasi kuat adanya tindakan korupsi," tambahnya. 

Peta permainan para pendiri dinasti politik ini tentunya telah diamati dan dipelajari KPK sedemikian rupa. Bahkan KPK telah memetakan, beberapa wilayah di nusantara dengan modus dinasti politik yang menjadi fokus pengawasan mereka guna antisipasi di kemudian hari. 

"Ya tidak hanya berfokus kaltim sebetulnya. Kami memiliki peta modus yang terjadi di banyak wilayah indonesia. Kalau ternyata ada fakta menunjukan indikasi dinasti politik maka kami nantinya akan semakin fokus mengendusnya. Kami tidak akan mengatakan hal yang bersifat baru akan datang. Karena proses hukum itu berdasarkan bukti yang harus dikumpulkan," bebernya. 

Dari banyak kasus rasuah dinasti politik, lanjut Ghufron, para koruptor cenderung menguasai segmen infrastruktur dan sumber daya alam. 

Disinggung lebih jauh mengenai perizinan yang semakin sulit didapat, maka kata Ghufron, indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi akan semakin besar memungkinkan terjadi. 

"Yang paling banyak itu biasa di segmen infrastruktur dan sumber daya alam. Ya semakin wewenang besar terpusat maka  potensi korupnya semakin tinggi. Potensinya itu begini, semakin izinya sulit didapat maka untuk mendapatkannya perlu effort besar dan potensi korupnya semakin tinggi," tegas Ghufron.