DIKSI.CO, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyebut bahwa pihaknya akan terus mengikuti arahan Pemerintah Pusat terkait penanganan Covid-19 di daerah.
Hal ini disampaikan Sekretaris Kukar, Sunggono saat ditanya terkait kemungkinan adanya lonjakan kasus di akhir tahun.
Sunggono menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan kebijakan – kebijakan penanganan Covid-19 sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat berkaitan dengan strategi penanganan di lapangan.
"Seandainya nanti ada indikasi lonjakan kasus di akhir tahun kami siap melakukan kebijakan sesuai arahan (pemerintah pusat),"ungkap Sunggona kepada awak media beberapa waktu yang lalu.
Belum lama ini, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di lakukan di beberapa sekolah, mayoritasnya di pelosok dan yang sudah menyatakan siap untuk melaksanakannya.
Pemkab, lanjut Sunggono, benar-benar menjaga agar PTM, yang saat ini masih dalam pola simulasi, nantinya tidak menjadi sumbangsih lonjakan kasus dan klaster-klaster baru. Pemkab belum memerintahkan secara terbuka kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan simulasi ini, hanya beberapa sekolah yang lokasinya minim mobilitas keluar masuk masyarakat dan rata-rata yang mengalami kendala jaringan internet.
Artinya pelaksanaanya sesuai dengan kesiapan dan kemampuan masing-masing sekolah dan tidak ada unsur paksaan.
"Tapi kita memang dalam kebijakan-kebijakan selalu mempertimbangkan arah kebijakan pemerintah pusat. Sudah ada SKB (Surat Keputusan Bersama) empat menteri, kami coba menerjemahkannya lebih jelas, kemudian kami ada koordinasi ke kepsek dengan komite sekolah, camat, puskesmas UPT Disdikbud untuk saran masukannya," jelasnya.
Memang secara khusus pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk membahas terkait gelombang ketiga ini.
Dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan kembali mengevaluasi kebijakan pembatasan di Kukar setelah adanya evaluasi kebijakan dari Pemerintah Pusat. Bagaimana pola kebijakannya, pihaknya juga akan menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan.
"Intinya ada upaya pembatasan kegiatan masyarakat, ya kita tetap melakukan itu sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat," pungkasnya. (advertorial)
