DIKSI.CO, SAMARINDA - Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kaltim, Dian Rosita sampaikan beberapa aspirasi pelaku usaha di bidang pariwisata dan UMKM terkait dampak penanganan Covid-19 di Kaltim.

"Kita minta dilibatkan bersama pemerintah. Kita akan sangat tegas kalau ada yang teridentifikasi tidak menggunakan masker ya mohon maaf kami tidak bisa," ujar Dian kepada awak media usai melakukan hearing dengan komisi IV DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.

Pertama, Dian menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti bentuk ketidaksepakatan terhadap kebijakan pemerintah.

"Intinya jangan sampai ada kesan kita tidak mendukung kebijakan pemerintah. Karena Covid-19 masalah kita bersama," tegasnya.

Kedua, disebutnya bahwa pihaknya bersama-sama seluruh pelaku usaha menginginkan pemerintah selalu melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam mengambil keputusan-keputusan penanganan Covid-19.

"Yang ketiga, memang kita tadi ada ketidaksinkronan keputusan gubernur dan walikota dan juga pelaksanaan di masyarakat itu sendiri. Walikota boleh membuka, saat kita membuka kita di razia. Jadi unsur ketakutan dari pihak kita. Kita butuh kepastian hukum atas pelaksanaan keputusan itu," terangnya.

Keempat mengenai sertifikasi CHSE yang telah dikeluarkan Kementrian Pariwisata disebut bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.

"Karena kita sudah mendapatkan sertifikasi CHSE. CHSE itu dikeluarkan supaya sektor pariwisata bisa bertahan di tengah pandemi. Intinya jangan sampai peraturan pemerintah daerah berbenturan dengan pemerintah pusat," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)