DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar sosialisasi program percontohan antikorupsi yang nantinya akan diterapkan di kabupaten dan kota di Bumi Etam.

Kegiatan itu berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (6/8/2024).

Program itu merupakan inisiatif dari Pemprov Kaltim yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sosialisasi ini bertujuan untuk mendukung terciptanya kabupaten dan kota yang bebas dari praktik korupsi di Kaltim.

"Sosialisasi ini kami harapkan dapat dukungan penuh, yaitu dalam rangka untuk menciptakan kabupaten/kota antikorupsi se-Kalimantan Timur," ujar Plh Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Friesmount Wongso.

Friesmount menambahkan bahwa kegiatan observasi akan dimulai di Bontang dan kemudian Samarinda.

"Observasi ini diharapkan nanti bisa memberi gambaran mana yang kiranya nanti bisa kami lakukan untuk tahun depan yakni 2025, menjadikan salah satu kota atau dua kota atau tidak sama sekali kalau tidak memenuhi kriteria yang nanti kami lihat dalam kegiatan observasi," jelasnya.

Ia optimis setidaknya satu kota di Kaltim akan menjadi kota percontohan antikorupsi.

Kota yang terpilih nantinya akan menjadi rujukan bagi daerah lainnya.

"Diharapkan kota tersebut menjadi mercusuar, menjadi lilin, menjadi penerang bagi kota/kabupaten sekitarnya agar segera menjadi kabupaten maupun kota antikorupsi," paparnya.

Sejak tahun 2021, KPK telah menetapkan kota dan desa percontohan antikorupsi di 32 kota/kabupaten di Indonesia.

"Di tahun 2021 KPK berhasil menetapkan satu desa, kemudian di tahun 2022 ditetapkan lagi sepuluh desa, dan 2023 sebanyak 22 desa. Dari 33 desa percontohan tersebut sudah ada di 33 provinsi, minusnya DKI Jakarta karena tidak punya desa, dan empat provinsi lainnya belum bisa karena provinsi baru," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan program ini.

"Kita dari KPK akan adakan di setiap provinsi menjadi percontohan dimasing-masing provinsi. Jadi melalui program ini diharapkan ke depan kita menjadikan Indonesia yang bebas dari korupsi," jelasnya.

Ia berharap dalam lima tahun ke depan, sebanyak 80.000 desa di Indonesia bisa menjadi desa antikorupsi.

"Diharapkan tiga sampai lima tahun ke depan, seluruh desa yang jumlahnya hampir 80.000 di Indonesia, sudah menjadi desa antikorupsi," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni turut memberikan dukungan terhadap program ini.

"Desa Tengin Baru di Penajam Paser Utara sudah termasuk dalam 33 desa antikorupsi di Indonesia," katanya.

Ia berharap kabupaten dan kota lainnya di Kaltim dapat mencontoh Desa Tengin Baru dalam upaya mewujudkan desa antikorupsi.

"Kita harap PPU maupun kabupaten/kota belajar dari Desa Tengin Baru yang sudah menjadi desa antikorupsi," pungkasnya. (redaksi)