DIKSI.CO, SAMARINDA - DPRD Samarinda menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Shaputra menilai kebijakan itu akan berimbas pada pembangunan kota.

Untuk itu, ia mengungkapkan sebenarnya tidak setuju dengan kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

Menurutnya, anggaran Pemkot yang tersedia saat ini saja tidak mencukupi untuk kebutuhan pembangunan kota.

Terlebih lagi, ucapnya, apabila dilakukan pemangkasan.

“Kami nggak setuju dengan efisiensi ini. Dengan adanya anggaran kemarin saja, kita anggap tidak mencukupi untuk pembangunan Samarinda. Apalagi adanya efisiensi anggaran, justru otomatis ada pengurangan dan akhirnya kita menjadi kesulitan dalam merencanakan pembangunan," ujar Samri Shaputra.

Ia menilai efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kurang efektif dan efisien.

Politisi PKS ini lebih setuju jika anggaran tersebut dialihkan untuk pendidikan gratis, yang menurutnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

Ia mengatakan, jangan sampai program yang seharusnya membahagiakan masyarakat, justru menjadi masalah

“Mahasiswa kemarin demo di depan kantor DPRD Kaltim. Mereka butuhnya pendidikan gratis, bukan makan gratis. Saya sepakat kalau itu (makan gratis) dialihkan ke pendidikan gratis. Kalau makan gratis ini masih kontroversi. Apalagi dengan nilai Rp10 ribu-Rp15 ribu per porsi, kira-kira terpenuhi enggak gizinya? ,” pungkasnya.

Sebagai informasi, efisiensi melalui pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah mengacu Perpres No 1 Tahun 2025, di antaranya untuk membiayai program makan bergizi gratis. (advertorial)