DIKSI.CO, SAMARINDA - Guna menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, DPRD Kaltim mendorong Pemprov untuk melakukan percepatan pembangunan di segala sektor.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub.
Ia mengatakan, meskipun Pemprov Kaltim sudah mendapatkan capaian yang cukup baik pada 2022 dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) dan juga sektor ekonomi dalam kegiatan ekspor-impor, namun masih ada hal-hal yang diperbaiki.
“Sudah saatnya kita bekerja ekstra di segala sektor, Kaltim harus lakukan akselerasi dengan melakukan lompatan tiga sampai lima kali lipat dibanding provinsi lain karena keistimewaan Kaltim adalah penyangga utama IKN,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rusman menyoroti soal infrastruktur di Kaltim sampai saat ini masih pada level fungsional, belum pada ke tingkat kenyamanan, dalam artian hanya sekadar bisa dilalui.
Namun, jalan masih banyak yang rusak baik itu jalan berstatus nasional, provinsi, maupun kabupaten.
Mestinya yang dirasakan pada jalan di Kaltim adalah kenyamanan berkendara.
“Ke depan yang harus dikejar adalah peningkatan kelas jalan bukan hanya sekadar pada perbaikan jalan, sebab standar jalan kita masih kelas B, maka sampai kapanpun akan menghabiskan uang saja, kecuali levelnya dinaikkan menjadi kelas A dari sisi material dan pekerjaan,” jelasnya.
Ia menuturkan, momentum Kaltim yang di usianya ke-66 tahun harus berani berdaulat untuk melakukan perbaikan di segala sektor.
Apalagi posisi APBD Kaltim sudah mengalami peningkatan menjadi Rp17,2 triliun.
“Apa gunanya APBD besar jika tingkat kesejahteraan masyarakat biasa saja, dan ketimpangan infrastruktur masih ada di daerah pelosok, serta level jalan belum dinaikkan ke kelas A,” terangnya.
Selain itu katanya, kesenjangan sumber daya manusia (SDM) mesti dilakukan pemerataan.
Sektor pendidikan Kaltim di-upgrade secara besar-besaran, baik dari peningkatan satuan pendidikannya, tenaga pendidiknya, seperti pembenahan pendidikan vokasi yang mesti dikuatkan dari sekarang.
Lanjutnya, status gurunya juga mesti diperhatikan, banyaknya guru honorer yang kompensasinya masih kurang jelas masih perlu diperhatikan.
Termasuk upaya kualitas pendidikan yang selama ini tidak merata antara kota dengan di kabupaten apalagi di desa.
Kemudian dari sisi ekonomi, mesti transformasi ke ekonomi yang terbarukan, tapi jangan sampai terlena dengan eksploitasi alam yang tidak terbarukan.
Sebagai contoh bagaimana meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Selain itu juga pelayanan publik seperti kesehatan juga ditingkatkan serta mewujudkan Kaltim yang ramah jaringan internet demi mewujudkan Kaltim yang smart,” pungkasnya. (Adv)
