DIKSI.CO, SAMARINDA – Rencana pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih terus bergulir hingga saat ini.
Namun demikian, hingga saat ini perwakilan Bankaltimtara selaku tempat penyimpanan kas daerah masih belum memberikan penjelasan rincinya.
Bahkan saat coba dijumpai dan dikonfirmasi awak media pada Kamis (10/8/2023), Direktur Bankaltimtara, Muhammad Yamin memilih menghindar dan enggan memberikan komentar.
Diketahui Muhammad Yamin pada sore tadi mendatangi Wali Kota Andi Harun hanya untuk menyampaikan undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang akan berlangsung di Balikpapan pada Kamis (10/8/2023) mendatang.
Hal itu diungkapkan oleh orang nomor satu di Kota Tepian, saat dirinya dijumpai awak media.
“Mau RUPS ini, biasa memang dirut (Dirut Bankaltimtara) langsung yang datang (menyampaikan undangan),” ucap Andi Harun.
Selain menyampaikan tujuan kedatangan Muhammad Yamin, AH sapaan karib Wali Kota Samarinda juga kembali menegaskan bahwa rencana RKUD yang terus bergulir dilakukan bukan karena adanya iming-iming keuntungan pribadi.
“Saya mengambil keputusan itu bukan karena wali kota akan mendapat iming-iming keuntungan pribadi. Enggak ada sama sekali. Ini bukan kepentingan orang per orang, tapi ini untuk kepentingan daerah,” tekan AH.
Lebih jauh diungkapkannya terkait rencana dan kajian pemindahan RKUD yang terus bergulir saat ini tidak memiliki target waktu. Semisal satu dua bulan telah selesai.
“Ini masih kajian. Tidak pakai target-target. Ini masih terus mengkaji kemanfaatannya. Plus minusnya. Kalau pun nanti hasilnya di Bankaltimtara masih menguntungkan, ya berarti masih tetap,” tambahnya.
Selain masih perhitungan plus minus yang didapat dari Bankaltimtara, AH juga menerangkan kalau penilaian juga dilakukan terhadap bank daerah lainnya. Semisal Bank BRI yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan kas daerah jika terjadi perpindahan.
“Kaji pertimbangannya seperti jasa giro, manfaat lain, CSR misalnya. Begitu pula manfaat bagi ASN karena pengambilan kredit. Itu baru dari sisi mikro, belum makronya. misalnya soal potensi bertambah PAD kita. aspek pelayanan BPD tools dan pelayanan informasinya seperti apa,” paparnya.
Hingga saat ini, lanjutnya, kajian yang dilakukan Pemkot Samarinda masih belum menemukan kesimpulan akhir.
“Sampai nanti pada kesimpulan, kalau bank lain ada yang memberi benefit secara signifikan. Maka kita akan lanjutkan (RKUD). Tapi kalau tidak signifikan (keuntungannya) dan BPD (Bankaltimtara) lebih menguntukan, ya bisa jadi tetap di BPD (Bankaltimtara),” terangnya.
Kepada awak media, AH pasalnya juga sedikit memberi bocoran terkait perbedaan Bankaltimtara dengan BRI sebagai tempat perpindahan yang baru, jika benar terjadi.
Seperti pemberian jasa giro, oleh Bankaltimtara hanya diangka 2 persen. Sedagnkan di Bank BRI bersedia hingga 2,75 persen. Kemudian ada juga perihal deposito yang hanya 3 persen di Bankaltimtara, sedangkan di BRI mencapai 5 persen.
Dari selisih yang ada di dua perbankan pemerintah itu, AH mengatakan kalau pihaknya mendapat informasi kalau Bankaltimtara sejatinya menaruh sebagian dana daerah ke BRI.
“Dana kita di Bankaltim diduga juga ditaro di bank lain. Berarti bisnisnya berjalan dari hasil selisi bunga yang ada,” jelasnya.
Rencana pemindahan RKUD itu sejatinya tak hanya melihat dari selisih bunga. Sebab efektivitas pengelolaan dana daerah juga menjadi faktor pentign lainnya.
“Kenapa kita pertimbangkan BRI, karena pertimbangan (BRI) bekerjasama dengan SIPD. BRI juga sampai di pelosok dan juga kesehatan bank,” paparnya.
Meski rencana AH ini mendapat beberapa kritik dari akademisi dan pengaman ekonomi, namun hal itu ditanggapi wali kota sebagai hal yang positif.
Bahkan dirinya menyatakan siap membuka ruang diskusi untuk membedah dan mengkaji persoalan tersebut lebih dalam.
“Saya sambut positif saran banyak pihak untuk mendiskusikan ini. Tapi yang perlu diketahui juga adalah, provinsi saja (Pemprov Kaltim) juga menaruh uang di BRI dan BTN sebagai dana mengendap,” pungkasnya. (tim redaksi)
