DIKSI.CO, KUKAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai membahas Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, pada Rabu (13/3/2024).
Dalam Renja 2025, Bupati Kukar Edi Damansyah mendorong Organisasi Perangkat Darah (OPD) untuk memahami titik kritis dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.
Ia menginginkan agar seluruh OPD dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
Hal tersebut disampaikannya melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Kukar Sunggono pada Forum Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
“Saya ingin OPD mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya menitikberatkan pada optimalisasi sinergisitas antar stakeholders, baik secara internal maupun eksternal,” ucapnya.
Ia menekankan agar Renja 2025 menjadi perhatian bersama, mengingat pembangunan merupakan upaya sistemik yang harus dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi.
Setidaknya ada empat , ungkapnya, tujuan pembangunan daerah yang ingin dicapai, yakni pertama peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kedua perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, ketiga meningkatkan akses layanan publik dan keempat daya saing daerah.
Ia mengatakan, rencana strategis tersebut menjadi pedoman seluruh Kepala Perangkat Daerah, dalam menyusun RKPD setiap tahunnya berdasarkan kaedah-kaedah perencanaan yang tertib dan bertanggung jawab.
“Forum lintas perangkat daerah merupakan momentum untuk kita semua dalam menyampaikan Rencana Kerja tahun 2025, yang diikuti dengan analisa dukungan dari Perangkat Daerah lainnya yang saling terkait,” ujarnya.
Ia berharap Renja 2025 dapat berjalan secara optimal, sesuai dengan target dan tujuan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
“Sebagai pimpinan Pemkab Kukar saya berharap momentum ini dapat berjalan secara optimal, sesuai dengan target dan tujuan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan,” katanya.
Ia juga meminta kepada Kepala Perangkat Daerah dalam menentukan lokus prioritas pada setiap program, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Saya juga tekankan agar pendekatan kewilayahan seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa, dapat memberikan masukan dan informasi terkait hasil perencanaan yang dilaksanakan secara bottom up, untuk menjadi perhatian kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menentukan lokus prioritas pada setiap program yang seiring dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” pungkasnya. (adv)
