DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Menanggapi surat pernyataan sikap Laskar Pangeran Antasari Kalimantan, Satuan Siswa Pelajar, Mahasiswa Pemuda Pancasila Kota Balikpapan, perihal RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), DPRD Balikpapan gelar Public Hearing berasama Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, Minggu (5/7/2020).

Public hearing yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, dan diikuti anggota DPRD Balikpapan lainnya.

"Alhamdulillah masyarakat Balikpapan masih peduli terhadap Indonesia Raya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Tidak mau Pancasila dicabik-cabik maka dari itu bentuk tanggung jawab," kata Abdulloh

Dengan adanya sikap dari perwakilan ANAK NKRI ini yang ditujukan kepada DPR RI ini, DPRD Balikpapan akan mewakili suara mereka agar RUU HIP tidak dibahas lagi.

"Melalui ANAK NKRI menyuarakan kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, Insha Allah petisi tidak lagi dibahas, kami siap mengantarkan itu dengan perwakilan ANAK NKRI," katanya. 

"Insha Allah seluruh 45 anggota DPRD Balikpapan, seluruh keluarga dan jajarannya, berserta masyarakat Balikpapan, saya yakin dan percaya akan menolak RUU HIP," lanjutnya.

Abdulloh mengatakan dengan ini DPRD Balikpapan akan mendampingi mereka dalam menolak perubahan ideologi Pancasila yang sudah dianut masyarakat Indonesia sedari dulu.

"Dasar yang sudah mapan tidak bisa diotak atik, yang sudah kita ikuti, kita anuti selama 74 tahun Indonesia merdeka, DPRD Balikpapan akan dampingi mereka," ujarnya.

Terpisah, Ketua ANAK NKRI Balikpapan Abdul Rahim, mengatakan dalam aksinya ini mereka meminta 4 permintaan dalam menolak RUU HIP. 

"Pertama Rakyat Balikpapan menolak keras RUU HIP, kedua kami mendesak Pemerintah, DPR RI menghentikan RUU HIP, ketiga kami minta Pemerintah, DPR RI mencoret atau menghapus RUU HIP dari prolegnas, keempat tolak segala bentuk dan gerakan, ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme," katanya. (advertorial)