DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda berencana mengelola maskapai penerbangan sendiri menuai tanggapan positif legislatif Samarinda.
Seperti yang disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rofik.
Ia menilai wacana Pemkot Samarinda itu merupakan inovasi yang apik.
“Pemerintah daerah ini kalau memiliki maskapai atau inovasi yang bagus, saya kira setuju-setuju saja," kata Rofik kepada awak media, Sabtu (21/5/2022).
Kendati demikian, Rofik memberi beberapa catatan penting terkait pengelolaan manajemen.
Sebagai contoh, sejarah Pemprov Kaltim membangun Kaltim Airlines operasionalnya terganjal persyaratan wajib hingga tak memenuhi standar penerbangan.
“Pengalaman pemprov ketika dilakukan bukan pada ahlinya, jamannya pak Awang, itu yang maskapai Kaltim Airlines. Artinya itu jangan lagi terulang. Dipikirkan lagi matang-matang, karena kita berbisnis tidak harus ujug-ujug, perlu analisa,” sebutnya.
Analisa yang dimaksud Rofik adalah penelitian yang menilai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman atau analisis (SWOT) terhadap rencana bisnis yang bakal dikembangkan.
Jangan pula, ditegaskan oleh Rofik bisnis yang akan dijalankan itu terlalu menggerus dana APBD Kota Samarinda.
“Seperti kenapa harus bisnis itu, tidak yang lain, kemudian modalnya ada tidak. Jangan sampai kita ini diberdaya orang-orang luar, yang mengakibatkan APBD kita tergerus. Tetapi jika tidak menggunakan APBD, bahkan untung dari segi fasilitas, maka kita mendukung penuh,” tegasnya.
Untuk diketahui, rencana Pemkot Samarinda membangunan maskapai itu dilakukan dengan menggandeng 3 pihak. Adalah PT Big Jet, Perumda Varia Niaga dan Otoritas Bandara APT Pranoto Samarinda.
Rofik juga memberikan catatan kepada Perumda Varia Niaga sebagai perusahaan umum daerah. Menurutnya, rekam jejak Perusda itu juga perlu ditinjau ulang. Misalnya evaluasi dari pengembangan usaha yang selama ini telah dijalankan.
“Apa saja bisnis intinya, yang sampai saat ini boleh dikatakan bagus, misalnya telurnya, masih oke tidak? Jangan sampai hanya membuka bisnis saja dan ujung-ujungnya membebani APBD, intinya itu. Artinya perlu keberlanjutan, jangan pencitraan saja mohon maaf,” pungkasnya. (Advertorial)
