DIKSI.CO, SAMARINDA - Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) ke lima akan segera diselenggarakan.

Bertempat di Hotel Aston Samarinda pada Jumat (16/12/2021) dengan menampilkan dua kandidat terbaiknya sebagai calon perebut kursi ketua.

Dua kandidat tersebut yakni Irwan yang menjabat anggota Komisi V DPR RI Komisi dan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gaffur Masud.

Kedua tokoh tersebut berhasil memasuki tahap pemilihan sebab masing-masing telah mengantongi dukungan suara. 

Irwan diketahui berhasil mengantongi dukungan dari lima DPC dan DPD Demokrat, sementara Abdul Gaffur Masud mendapatkan delapan suara DPC sisanya.

Meski masing-masing telah mengantongi sokongan suara yang cukup banyak, namun penetuan akhir sebagai Ketua DPD Demokrat Kaltim berada dipenilaian Tim Tiga Demokrat. 

"Tim Tiga nantinya akan melakukan uji fit and proper test yabg menentukan lolos tidaknya (kandidat)," ucap Plt Ketua DPD Dmeokrat Kaltim, Mehbob dalam konfrensi pers, Kamis (16/12/2021) sore tadi. 

Lanjut Mehbob, Tim Tiga Demokrat tersebut diisi oleh Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono bersama Sekjen Teuku Riefky Harsa dan BPOKK DPP Demokrat, Herman Khaeron. Yang mana ketiganya menjadi penentu pengisi jabatan Ketua DPD Demokrat Kaltim.

"Jadi tidak dilihat dari banyaknya suara yang didapat. Karena semua putusan akhirnya ada di Tim Tiga itu," tegas Mehbob. 

Musda yang digelar pun disampaikan Mehbob, hanya sebatas usulan bagi para kandidat yang telah memenuhi persyaratan awal. 

"Musda ini bersifat usulan, agar (kandidat) layak untuk maju ditahapan fit and propertes test," imbuhnya.

Selain itu, dijelaskannya pula jika sampai saat ini semua DPC Demokrat telah memiliki masing-masing dukungannya. Dan Ia pun mengapresiasi seluruh DPC. Karena selama Musda Demokrat tidak pernah ada catatan DPC yang abstain.

"Dan tidak ada DPC absatain sampai sekarang," katanya.

Selain itu, antisipasi agar tidak terjadi kubu-kubu yang menerima hasil putusan musda, para kader akan menandatangani fakta integritas. Tujuannya agar apapun hasilnya seluruh kader terus bersatu dan tidak menimbulkan perpecahan di internal partai.

"Kita ada fakta integritas. Dan jika ditemukan bukti (perpecahan atau penghasutan) pasti kader tersebut akan kena kode etik. Bahkan saat jadi kader (pertama kali) sudah tanda tangan fakta integritas itu," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)