DIKSI.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menerapkan kebijakan pembatasan akses jalur laut pelabuhan. Langkah kebijakan itu diambil demi pencegahan penyebaran pandemi virus corona yang datang dari zona merah ke Samarinda.

Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin menyebut, surat untuk penutupan akses melalui jalur laut sudah disampaikan ke Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Selain itu, sudah mengirim ke Gubernur Kaltim, namun dari beberapa surat itu aktivitas pelabuhan hingga hari ini masih berjalan.

Ia berharap pihak KSOP dapat mengindahkan surat tersebut dan menyampaikan tembusan surat itu ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia.

"Kalau kita sudah menyurati (KSOP) tetapi tidak nurut gimana, ke gubernur juga sudah jadi gimana dong. Kita berharap dari KSOP yang menyampaikan (Kemenhub). Kalau dari surat yang disampaikan pemkot sebenarnya tembusan saja," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2020).

Sebagai informasi, dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor SE 13 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Melalaui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Wisnu Handoko menjelaskan bahwa penutupan pelabuhan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dalam rangka pencegahan penyebaran corona harus izin terlebih dahulul serta berkoordinasi dengan Kemenhub.

"Pemerintah daerah menginisiasi penutupan akses pelabuhan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19, dari izin dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut," kata Wisnu Handoko berdasarkan surat edaran (27/3/2020) seperti dilansir media CNN Indonesia. (tim redaksi Diksi)