DIKSI.CO, SAMARINDA - Komisi gabungan (Komisi III dan Komisi IV) DPRD Kaltim, memanggil PT Bayan Resources, untuk mengklarifikasi terkait persoalan penyaluran CSR ke tiga perguruan tinggi di Jawa.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PT Bayan Resources memaparkan realisasi CSR dan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) di Kaltim.

Menindaklanjuti terkait penyaluran CSR, DPRD Kaltim akan menindaklanjutinya dengan membuat panitia khusus.

Nantinya DPRD Kaltim, secara internal akan membahas pembentukan pansus CSR.

"Kami akan bentuk pansus evaluasi CSR di Kaltim. Pansus ini kami sasar 11 perusahaan pertambangan pemilik PKP2B," kata Akhmed Reza Fachlevi, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Selasa (17/5/2022).

Selain itu, melalui Pansus Evaluasi CSR, akan melakukan revisi terhadap Perda 3/2013 terkait penyaluran CSR dan PPM.

"Perda 3/2013 perlu direvisi, karena aturan dari pusat telah berubah, artinya turunannya pun berubah juga," paparnya.

Diketahui, dalam Perda 3/2013 diatur penyaluran CSR dari perusahaan pertambangan wajib sebesar 3 persen, dari laba bersih perusahaan per tahun.

Sementara itu, Sarkowi V Zahri, Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, menjelaskan pihaknya telah menerima data penyaluran PPM PT Bayan ke Kaltim, sebesar Rp30 miliar per tahun.

Sedangkan penyaluran dana CSR perusahaan, belum diterima pihak DPRD.

"Kami tekankan realisasi CSR dan PPM dilaporkan ke Gubernur Kaltim, dan ditembuskan ke DPRD," tegasnya.

"Kami perlu tahu bahwa perusahaan bersangkutan telah menjalankan CSR," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)