DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Kebijakan Zona Zero Tolerance (ZZT) yang diterapkan pemerintah masih menjadi polemik dan meresahkan warga di sepanjang Jalan Jendral Sudirman Balikpapan. 

Pasalnya, kebijakan ZZT ini menyebabkan penurunan omzet dari pedagang yang memiliki tempat usaha di sekitar Kelurahan Damai, Kelurahan Klandasan Ulu, dan Kelurahan Klandasan Ilir. 

Dampak dari kebijakan yang memberatkan warga ini dirasakan oleh Ratnawati Gani yang merupakan pemilik restoran Micky, ia sampai harus mengurangi jumlah karyawannya karena mengalami penurunan omzet yang cukup besar. 

"Biasanya kita dapat memperkerjakan karyawan itu hingga 20 orang, tapi karena ZZT hanya tersisa 6 orang saja," ungkap Ratnawati.

Hal ini senada disampaikan Ketua RT 06 Kelurahan Klandasan Ilir Lukman Hendra, kepada awak media di Midtown Hotel, Sabtu (24/4/2021). 

"Sebagian besar omzet pemilik usaha di Jalan Jendral Sudirman ini menurun bahkan sampai 90 persen karena terkena dampak dari penerapan zona zero tolerance ini," kata Lukman. 

Menurutnya, untuk saat ini kebijakan ZZT tidak boleh dilanjutkan hingga tahap penilangan yang sudah merugikan banyak orang, sebab belum ada tindakan lebih lanjut terhadap kebijakan ini. 

Dari yang disampaikan, dirinya sering kali menerima informasi bahwa masyarakat kerap mendapatkan penilangan yang nominalnya terbilang cukup besar, bahkan pernah hingga tahap pengusiran kepada warga yang memarkirkan kendarannya di pinggir jalan zona tersebut. 

"Disini ada ketidak komitmenan petugas yang berwenang dengan hasil RDP bahwa ada kesepakatan ZZT itu harus dilakukan penundaan," kata Lukman

"Tidak boleh menakuti masyarakat dengan melakukan penilangan seperti itu, walaupun itu hanya uji coba," lanjutnya. 

Bersama Forum Warga Jalan Jendral Sudirman Balikpapan, ia pun akan bertemu langsung dengannya Wali Kota untuk berdiskusi lebih lanjut terkait masalah hal ini. 

Namun jika dari hasil pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan, dirinya bersama ratusan anggota lainnya harus turun ke jalan untuk menyuarakan haknya itu. 

"Tetapi jika tetap tidak ada solusi dari pertemuan itu, maka kami akan melakukan demo di hari Selasa," ujarnya. 

Unjuk rasa ini direncanakan akan dilakukan di 3 titik yaitu di Polresta Balikpapan, Kantor DPRD Kota Balikpapan, dan juga Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. (tim redaksi Diksi)