DIKSI.CO, SAMARINDA – Ditetapkannya Kukar sebagai salah satu kawasan Ibu Kota Negara (IKN) direspon berbagai pihak di daerah Kaltim. 

Salah satunya dari Kesultanan Kutai Kartanegara. 

Beberapa waktu lalu, tepatnya awal November, pihak Kesultanan menyampaikan aspirasinya kepada Pemkab Kukar. 

Penyampaian aspirasi itu dilakukan dalam audensi dan silahturahmi Kerabat Kesultanan yang dipimpin H Adji Pangeran Haryo Kusumo Poeger dengan Pemkab Kukar.

Dalam silaturahmi ini mereka diterima oleh Plt Bupati Kukar H Chairil Anwar didampingi Asisten I Akhmad Taufik Hidayat dan Kepala OPD terkait, diruang Exekutif Kantor Bupati Kukar. 

Audiensi tersebut, berkaitan dengan adanya pembentukannya Ibu Kota Negara (IKN) baru, dimana sebagian wilyah Kabupaten Kutai Kartanegara ( Kukar) masuk dalam wilayah tersebut.

Di kesempatan itu, H Adji Pangeran Haryo Kusumo Poeger mengungkapkan, bahwa banyak tanah ulayat milik kesultanan yang masuk dalam wilayah IKN.

Namun selama ada pertemuan dengan pihak pemerintah pusat, pihak kesultanan belum pernah dilibatkan.

Lebih lanjut, kesultanan sebagai mitra pemerintah siap untuk mendukung pembentukan IKN.

Dengan demikian, pihaknya meminta agar bisa diberi petunjuk yang tepat beserta peraturan – peraturan yang berlaku, agar kegiatan pembentukan IKN bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan.

Chairil Anwar menyambut baik pihak kesultanan, dan akan membicarakan aspirasi tersebut kepada pihak provinsi yang punya wewenang dalam penanganan IKN bersama Pemerintah Pusat.

“Untuk sementara, lokasi IKN masih berubah. Masih belum ditetapkan tapal batasnya,” ungkap Chairil dalam rilis humas setkab Kukar.

Sesuai data yang wilayah Kukar yang masuk dalam IKN adalah Samboja, Muara Jawa, Loa Janan, dan Loa Kulu yang nantinya akan dijadikan wilayah pengembangan IKN. (advertorial)