DIKSI.CO, SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar beri respon keras terhadap minimnya realisasi anggaran Dinas Pertanahan yang disampaikan Walikota Samarinda dalam penyampaian laporan kegiatan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Samarinda Tahun 2020.

Anhar mengatakan, dibentuknya Dinas Pertanahan tidak memiliki fungsi yang jelas.

"Makanya dari dulu saya menentang itu pembentukan Dinas Pertanahan. Filosofi pemerintahan itu miskin struktur tapi kaya fungsi," ujarnya kepada awak media, Rabu (31/3/2021).

Anhar berharap di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Andi Harun-Rusmadi dapat mempertimbangkan adanya perampingan dinas.

"Makanya kita berharap Walikota baru betul-betul memperhatikan, kalau perlu ada perampingan dinas atau badan," tuturnya.

Lebih lanjut, Anhar menegaskan jika tidak memiliki dampak yang signifikan, Dinas Pertanahan lebih baik ditutup.

"Kalau perlu dihapus aja itu Dinas Pertanahan. Makan ongkos makan biaya. Banyak memperkeruh suasana di bawah. Makanya saya berharap kepada Walikota Samarinda Andi Harun bubarkan aja itu Dinas Pertanahan," tegasnya. (advertorial)