DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Ketua DPRD Balikpapan sebut tidak setuju dengan kebijakan Pemkot Balikpapan dalam menetapkan Work From Home (WFH) kembali pasca ditemukannya pertambahan klaster Covid-19.

"Ini yang saya tidak sepakat. Bukan di Balikpapan saja, di daerah lain new normal sudah berlaku, mestinya kita mengarah kemajuan bukan kemunduran," kata Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, Jumat (7/8/2020).

Ia menilai kebijakan Pemkot Balikpapan ini suatu kemunduran di tengah keadaan ekonomi yang seharusnya ditingkatkan kembali dengan menerapkan kebijakan new normal.

Abdulloh berharap Pemkot Balikpapan dapat melanjutkan kembali era new normal yang sudah dilakukan pada beberapa fase untuk meningkatkan kembali perekonomian masyarakat dan juga perekonomian Kota Balikpapan.

"Kalau kita terapkan PSBB atau apapun di era sekarang sudah kemunduran, jadi imbauan ini tidak menyejukkan untuk membangkitkan ekonomi," ujarnya.

Menanggapi hal ini ia menyarankan agar protokol kesehatan dapat lebih diperketat dan tegas agar tidak terjadi lagi penambahan klaster dan penyebaran Covid-19 di Balikpapan.

"Saran saya cukup diperketat protokol Covid-19 di kantor, di mall, di tempat-tempat usaha seperti di daerah-daerah lain protokol Covid-19 yang diperketat sehingga perekonomian tetap berjalan," katanya.

Dirinya mengkhawatirkan masyarakat bagaimana bisa menafkahi keluarganya dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ini akan menjadi beban Pemerintah juga nantinya.

"Covid-19 ini tidak akan berhenti, Covid-19 ini mau dilakukan apapun tetap ada," katanya.

"Kalau dihentikan, ditutup, perusahaan walaupun hanya 1 hari saja ditutup akan rugi kasihan," ujarnya. (advertorial)