DIKSI.CO, SAMARINDA - Pembenahan pemukiman bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) kembali dilanjutkan.

Pemkot Samarinda melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat (Disperkim) Samarinda, menargetkan pembayaran dan pembongkaran selesai Juni ini.

Ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Kaltim agar mempercepat realisasi bantaran SKM untuk penanganan masalah banjir di Ibukota Benua Etam. 

Mengenai, anggaran untuk tahap lanjutan ini, Kepala Disperkim Samarinda, Dadang Airlangga menjelaskan Pemkot hanya menyediakan lahan yang siap untuk di relokasi.

"Anggaran itu dari provinsi. Kami tidak tahu jumlah karena bukan pelaksananya karena pemkot hanya pembebasan lokasi dan penyelesaian dana kerahiman saja," terangnya, Jumat (12/6/2020).

Namun secara teknis Dadang mengatakan, Pemkot telah mensosialisasikannya kepada masyarakat. Di mana, pemerintah tak asal-asalan dalam membongkar.

Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan nasional. 

"Untuk tahap pertama dibayarkan 40 persen dari nilai appraisal yang sudah diverifikasi BPK dan pemilik rumah diberikan tenggang satu minggu untuk membongkar. Jika tidak, nantinya dari pihak ketiga yang akan membongkarnya," jelasnya.

Untuk tahap lanjutan relokasi bantaran SKM ini ada tiga RT, yakni RT 26,27 dan 28 yang merupakan segmen Pasar Segiri.

Namun, untuk tahap lanjutan ini, Pemkot menyelesaikan dana kerahiman 234 bangunan di RT 28 dengan penafsiran anggaran Rp 3 miliar.

Sedangkan untuk RT 26 dan 27 masih menunggu perhitungan dana appraisal.

Jika rampung lokasi ketiga RT disana, kata Dadang akan mampu mengurangi dampak banjir.

Sebab, aliran dari hulu Jembatan Merdeka ke hilir di Jembatan Perniagaan tidak terjadi penghambatan dan lancar mengalir ke Sungai Mahakam.

"Jadi, bisa mengurangi di daerah Akhmad Yani, Gunung Lingai dan Griya Mukti, itu akan mulai berkurang dari sisi tingginya maupun lamanya waktu genangan tersebut," ungkapnya. (tim redaksi Diksi)