DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Adanya agenda pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur Makmur HAPK kepada Hasanuddin Mas'ud yang diinisiasi pihak Golkar Kaltim, terus mencuat di kalangan publik. 

Pengamat Politik Balikpapan Piatur Pangaribuan, pun menyoroti hal ini sebab jika penghentian jabatan kursi Ketua DPRD Kaltim dilakukan harus ada pertimbangannya yang perlu dijelaskan. 

Sebab jika pergantian tersebut tetap dilakukan dengan tidak mendasar, menurutnya hal ini akan merugikan partai itu sendiri. 

"Kalau misalnya melanggar aturan dasar internal mereka nanti yang rugi mereka sendiri, nanti tingkat militansi kadernya akan berkurang," kata Piatur Pangaribuan. 

Menurut Akademisi Universitas Balikpapan ini, adanya agenda pergantian mungkin ada pengaruhnya dengan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tengah disusun. 

Namun Piatur menegaskan perlu diperhatikan etika politik dalam rencana PAW Ketua DPRD Kaltim ini. 

"Keperluan Pilkada itu pasti, semua orang pasti bikin langkah politik, kalau memang mau ambil langkah politik ya ada etika politiknya lah," ujarnya. 

"Kalau tidak ada hujan tidak ada badai, tiba-tiba ada pergantian atas dasar pertimbangan apa orang itu diganti? Kan tentu ada latar belakangnya," lanjutnya. 

Terlebih jika isu ini terus berlarut tanpa ada penjelasan yang dapat menjawab pertanyaan ini akan menggangu program kerja Pemerintah dan DPRD kedepannya. 

"Berpolitik itu ada etikanya secara profesional, dampak kepada masyarakat juga terkena jika sturkturnya tidak stabil nanti akhirnya program kerjanya tidak terpenuhi hanya karena masalah kekuasaan," katanya. 

Piatur berharap agar semua dapat berjalan dengan profesional sebab politik memiliki dasar aturan, dan ini merupakan cerminan dari anggota Dewan dalam menaati tata tertib nya. (tim redaksi Diksi)