DIKSI.CO, SAMARINDA - Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang walkout dari paripurna membahas usulan pergantian Ketua DPRD Kaltim.

Sementara fraksi-fraksi lainnya yang hadir di paripurna menyatakan persetujuan terhadap proses pergantian Makmur HAPK sebagai ketua dewan menjadi Hasanuddin Masud.

Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim mengungkap, pihaknya memilih walkout lantaran melihat proses persetujuan usulan pergantian ketua dewan cacat hukum.

Hal itu lantaran masih ada proses hukum yang dilakukan pihak Makmur HAPK di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Dalam catatan rapat banmus tertera pembacaan usulan pergantian ketua DPRD Kaltim di paripuna bisa dilakukan dengan catatan telah ada keputusan hukum inkrah.

"Kita harus menghargai kedua posisi. Kalau sudah masuk kelembaga wajib menghargai seluruhnya. Jadi kalau salah satunya masih bersengketa kita harus mendudukan ini secara benar," kata Seno Aji, dikonfirmasi Selasa (2/11/2021).

Seno menyebut Fraksi Gerindra tidak mendukung keputusan persetujuan usulan pergantian ketua dewan oleh DPRD saat paripurna tersebut.

Menurutnya, DPRD Kaltim saat ini berpotensi menghadapi gugatan hukum di PTUN Samarinda.

"Frkasi Gerindra tidak mendukung keputusan itu dan kami tidak bertanggung jawab jika adanya tuntutan hukum dikemudian hari," terang Seno.

"Seharusnya kita sama sama harus menjaga kehormatan lembaga ini," lanjutnya.

Politisi Gerindra Kaltim ini menegaskan lebih bijak jika DPRD Kaltim menunggu keputusan dari PN Samarinda, sebelum melakukan persetujuan.

Atau, jalan lain dengan meminta pandangan hukum dari pengamat sebagai pihak ketiga. Hanya saja usulan itu tidak disetujui peserta paripurna.

"Cacat hukumnya ada dua perselisihan masih ada sidang di PN Samarinda itu wajib dihormati, jadi zalim kalau itu dilanggar. Lebih bijak kalau kita tunggu, toh nanti ada keputusan," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)