DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berikan kajian Kualitatif Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia, Rabu (23/11/22).

Kajian ini menelaah praktik ekonomi hijau di 34 provinsi di Indonesia, dan fokus pada temuan di region Kalimantan. Proses penyampaian hasil kajian ini merupakan rangkaian terakhir setelah dilakukan di kota Palembang, Semarang, Makassar, Ambon dan Manokwari.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan dalam forum ini menjadi masukan mengingat pihaknya sedang memetakan penyusunan rencana pembangunan daerah 2024-2025 bahwa ekonomi hijau harus menjadi bagian dari program otonomi daerah.

"Hasil kajian pada hari ini menjadi sebuah yang perlu dilakukan penajaman bahwa masyarakat harus terlibat dalam penyusunan kebijakan ekonomi hijau," katanya.

Hal ini terkait ekonomi hijau ini tanggung jawab pengurangan emisi karbon yang menjadi komitmen Kaltim yang menjadi pilot project Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) bersama Bank Dunia (World Bank).

"Sektor-sektor pembangunan yang di Kaltim kita harapkan pembangunan guna di Kaltim untuk ekonomi hijau dan energi baru terbarukan, diseminasi ini staring point untuk kebijakan ke depannya," ujarnya.