DIKSI.CO, SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyayangkan ketidakbenaran informasi terkait masih adanya klaster DPRD Kaltim yang sempat disampaikan Dinas Kesehatan Kota Samarinda beberapa waktu lalu.

Muhammad Samsun meminta pihak Dinkes Kota Samarinda mengklarifikasi secara tegas kepada media bahwa informasi tersebut tidak benar.

"Saya meminta pernyataan terkait dengan klaster DPRD dan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya ini mohon dikoreksi dan berhati-hati karena itu statement keluar dari lembaga pemerintah dan menyangkut lembaga wakil rakyat," ujar Samsun saat diwawancara awak media, Senin (24/8/2020).

Samsun tidak ingin karena kesalahan informasi publik, masyarakat menjadi takut bertemu wakil rakyat.

Hal ini tentu dapat merugikan lembaga maupun masyarakat.

"Ini yang sensitif yang akan menjadi masalah yang tentu menimbulkan keresahan. Bukan hanya kami tapi kepada masyarakat. karena kami turun langsung ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita takut ketemu DPRD karena takut tertular," terangnya.

Ditemui di kesempatan yang sama, salah seorang anggota DPRD Kaltim Saefuddin Zuhri yang namanya sempat disebut terkonfirmasi positif Covid-19 menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Anggota komisi III DPRD Kaltim tersebut dalam kondisi sehat tidak mengalami sakit ataupun gejala Covid-19.

Ia mengatakan tidak pernah menerima informasi resmi dari Dinkes terkait status positif Covid-19 yang sempat menyebutkan nama yang sama dengan dirinya.

"Jadi begini, kaitannya dengan permasalahan mengeluarkan statement itu menyangkut orang lain dicek dulu kebenarannya. Jangan asal ngomong apalagi ini kaitannya dengan menyebutkan lembaga "klaster DPRD". Di cek kembali betul apa tidak, siapa orangnya, benar atau tidak orang yang disebutkan tertular. Jangan sampai namanya sama alamatnya beda," ujarnya.

Sementara itu, Ismed Kusasih, Plt Kepala Dinas Kesehatan Samarinda yang dihubungi melalui sambungan telepon seluler menyampaikan kembali penambahan kasus konfirmasi pada Jumat, (21/8/2020) telah divalidasi.

Pihaknyapun telah mengklarifikasi bahwa pasien tersebut masuk ke Non Klaster, bukan ke Klaster DPRD.

"Info grafisnya kan sudah tidak ada. Berarti sudah direvisi," katanya.

Ismed pun atas nama lembaga pemerintahan bersedia jika DPRD Kaltim meminta klarifikasi kembali secara resmi.

"Namun jika nanti memang meminta untuk klarifikasi kembali kami siap saja secara kelembagaan. Intinya klaster DPRD sudah tidak ada lagi," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)