DIKSI.CO, SAMARINDA – Pemerintah pusat belum lama ini diketahui telah menerbitkan peraturan baru yang termaktub dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Penyelarasan aturan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 itu juga tentunya juga diharapkan bisa dengan cepat direspon oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dengan mengeluarkan turunan peraturan daerah (perda) dari UU tersebut.

Sebab dalam aturan baru itu, diketahui setoran pendapatan asli daerah (PAD) hanya berkisar 10 persen dari berbagai sektor pendapatan seperti parkir.

“Termasuk juga sektor parkir hanya itu maksimal 10 persen saja,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah, Senin (14/11/2022).

Sehingga ke depannya ia bersama Komisi II akan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) agar dapat menyesuaikan antara Retribusi dan Pajak Daerah.