DIKSI.CO, BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan berikan catatan pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kota Balikpapan semasa jabatannya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan Ke 8 Masa Sidang I, Rabu (29/4/2020).

Di tahun ketiga penjabatan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dan Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dalam memimpin Kota Balikpapan, DPRD Balikpapan memantau kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah ditetapkan Perda 3 tahun lalu. 

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Syukri Wahid, menyampaikan sebagai bentuk rekomendasi yang diberikan DPRD Balikpapan akan ditindaklanjuti oleh panitia khusus (Pansus) dan dibentuk surat keputusan justifikasi DPRD Balikpapan terhadap LKPJ tersebut.

"Kami melihat ke belakang terkait target RPJMD nya, apa saja program yang sudah selaras dengan RPJMD, mengecek keuangan, daya serapnya, peruntukannya, output dan outcome ke masyarakatnya," katanya.

"Konsen kami sepanjang 2019 APBD kita sekian triliun itu daya serapnya akan kami tanya 80%nya," lanjutnya. 

Selama masa jabatan pasangan ini, dijelaskan bahwa adanya program permasalah banjir dibeberapa titik di Kota Balikpapan yang belum diselesaikan, bahkan adanya penambah titik banjir yang terjadi.

"Sesuai janji kepala daerah selama menjabat akan menyelesaikan 51 titik banjir, tapi tadi baru sampai 43 titik, dan diluar itu muncul titik (banjir) baru," katanya.

Beberapa permasalahan pembebasan lahan sampai piutang pajak juga belum diselesaikan oleh Kepala Daerah, dan akan ditinjau kembali oleh DPRD Balikpapan kepada dinas terkait. 

"Lalu masalah pembebasan lahan Stadion Batakan, normalisasi Sungai Ampal sampai hari ini belum berhasil, dan tadi ada feedbacknya. Besok kita start pendalaman di Dinas terkait," ujarnya.

"Kenapa ada 12 proyek di tahun 2019 yang baru dikerjakan tahun 2020? itu kan problem perencanaan, piutang pajak juga. Tahun ini kita akan kerja maksimal," lanjut Syukri. (advertorial)