DIKSI.ID, SAMARINDA - Biaya kesehatan akibat pandemi di Samarinda kian membengkak. 

Situasi dilematis yang dialami Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta dalam penanganan Covid-19. 

Cash flow rumah sakit sedang ‘bermasalah’ disebabkan pemasukan rumah sakit menurun drastis akibat pengurangan pasien non Covid, sedangkan klaim tak kunjung dibayar dari Kementerian Kesehatan RI. 

Hal itu disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun dari klaim RS AW Syahranie menunggak Rp 90 milyar, RS. I.A. Moeis menunggak hingga Rp 30 milyar, termasuk tunggakan puluhan milyar juga dialami rumah sakit-rumah sakit swasta di Samarinda.  

Selain itu keadaan APBD kabupaten atau kota sedang tidak baik karena dampak Covid-19 menjadi beban tambahan. 

Dengan begitu Pemkot Samarinda mengusulkan kepada Gubernur Kaltim untuk sementara membantu dana talangan agar rumah sakit tetap bisa bertahan melakukan penanganan pasien Covid-19.  

“Kelak jika klaim rumah sakit telah terbayarkan maka dana talangan tersebut dikembalikan ke Pemprov Kaltim. Kota Samarinda sedang menyiapkan skema talangan kepada RS. I.A. Moeis Samarinda, namun Samarinda tidak bisa bekerja sendiri melainkan butuh bantuan Gubernur, ujar Andi Harun. 

Menanggapi hal itu, Anggota komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti mengatakan langkah tersebut tepat dilakukan. 

Menurutnya saat ini situasi sedang sangat sulit. Terdapat keterbatasan dalam fasilitas kesehatan. 

Namun tentunya pemkot dan Diskes Samarinda wajib mengantisipasi segala kemungkinan terburuk. 

"Pemerintah harus lebih sigap dengan situasi di kota Samarinda," ujar Damayanti saat dikonfirmasi via seluler, Senin (26/7/2021). 

Dengan adanya tunggakan tersebut sudah menjadi kewajiban pemprov Kaltim membiayai RSUD AWS. 

Dengan tingkat perkembangan Covid - 19 yang memprihatinkan saat ini. Politisi PKB tersebut turut mengharap bantuan seluruh pihak terlebih dari pusat. 

"Bantuan dari pusat diharapkan bisa segera hadir agar Samarinda bisa keluar dari situasi sulit seperti ini," pungkasnya. (advertorial)