DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Menghadapi Pilkada 2024, Pokja 30 bersama WALHI serta sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan NGO menggelar acara Ngobrol Pilkada Kalimantan Timur seri kedua yang diselenggarakan di Teras Samarinda pada Jumat (4/10/2024) sore.
Acara ini mengangkat tema penting, yaitu netralitas ASN dalam Pilkada Kalimantan Timur dan mengundang berbagai elemen masyarakat serta pemangku kepentingan terkait.
Calon Wali Kota Samarinda Andi Harun yang juga hadir dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara ini dan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Kita sangat mengapresiasi inisiasi dari teman-teman Pokja 30 bersama WALHI dan NGO lainnya, ini merupakan hal yang menarik, karena acara seperti ini dapat memantik kepedulian dan kesadaran berpolitik bagi masyarakat," ujar Andi Harun.
Ia mengatakan dengan adanya diskusi ini masyarakat semakin cerdas dalam menggunakan ruang-ruang publik menjelang Pilkada edukasi politik sangat penting, terutama agar masyarakat bisa memiliki referensi yang baik dan benar dalam menentukan pilihannya.
“Diskusi ini menjadi sarana yang ideal untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih secara bijak pada 27 November mendatang,” ungkapnya.
Salah satu isu penting yang dibahas dalam acara ini adalah tentang pentingnya netralitas ASN dalam proses Pilkada. Andi Harun menekankan bahwa netralitas tidak hanya dibutuhkan dari aparat tetapi juga dari semua pihak yang terlibat, termasuk peserta Pilkada dan tim sukses.
“Masyarakat diharapkan dapat memiliki referensi yang cukup untuk menentukan pilihan yang tepat di masa yang akan datang, khususnya pada 27 November Pilkada ini bukan hanya soal memilih calon pemimpin, tetapi juga bagaimana prosesnya berjalan jujur, transparan, dan berkualitas Kita harus memastikan bahwa tidak ada hoax, tidak ada politik identitas, dan tidak ada isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan),” ungkapnya.
Dalam hal ini, Andi Harun juga menegaskan bahwa pengawasan publik sangat penting agar proses Pilkada berjalan dengan baik. Ia mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam mengawal jalannya Pilkada, mulai dari tahap kampanye hingga hari pemungutan suara.
“Netralitas bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat. Kita semua harus terlibat untuk memastikan bahwa Pilkada ini bebas dari isu-isu yang dapat merusak demokrasi," pungkasnya.
(tim redaksi)
