DIKSI.CO, SAMARINDA - Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Samarinda akan tetap digelar bersamaan dengan masih adanya ancaman   wabah virus corona atau Covid-19.

Meski terhitung sedikit, hingga saat ini masih ditemukan ada warga Samarinda yang statusnya ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG) dan positif tertular virus Corona.

Sebab itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan hak pilih atau hak politik warga dengan status ODP, PDP, OTG, dan positif Covid-19 tidak akan hilang.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Samarinda Abdul Muin menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim gugus tugas penanganan Covid-19 di Samarinda.

"Antisipasi penting untuk kita lakukan, apalagi sifatnya generik dan urgent seperti ini," katanya kepada Diksi.co, Sabtu (4/7/2020).

Abdul Muin menginginkan ada bilik atau tempat khusus untuk para pemilih yang berstatus ODP, PDP, OTG atau positif Covid-19.

"Harus ada tempat khusus untuk pemilih dengan status kesehatan berkaitan dengan virus Corona," ujarnya. 

"Masyarakat yang sudah atau masih terjangkit, tidak usah takut karena suaranya berlaku. Mereka berhak untuk memilih, semuanya akan terakomodir juga," tambahnya.

Senada dengan Ketua Bawaslu Samarinda, Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat menjelaskan, untuk mengakomodir pemilih dengan status rawan Covid-19, dapat dilakukan dengan pola mencari identitas dari pasien yang ingin memilih. KPU Samarinda juga akan melakukan pemeriksaan ke rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19 di Kota Tepian.

"Kita periksa domisilinya dulu, kalau misalnya dia berasal dari kecamatan yang berbeda dengan alamat rumah sakit saat dia di rawat maka dia harus mengurus surat 'Pindah Memilih'," ungkap Firman, panggilannya, saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumat (3/7/2020) sore.

Untuk pasien yang ingin memilih pun akan menjadi pemilih pindahan. KPU Samarinda akan menyediakan TPS (Tempat Pemilihan Suara) mobile yang akan datang langsung ke pasien yang ingin menggunakan hak suaranya.

"Untuk pola pastinya masih dicari, apakah disamakan dengan orang yang di penjara atau tidak masih kita cari, tapi sejauh ini yang terpikirkan oleh saya itu," pungkasnya. (advertorial)