DIKSI.ID, SAMARINDA - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Basri Mansur kembali menegaskan peran perusahaan swasta kepada masyarakat sekitar. 

Sebagaimana diketahui, daerah berjuluk Bumi Daya Taka itu memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya tambang batu bara dan kebun kelapa sawit. 

Sikap tidak kompromi politisi Golkar kepada dugaan perusahaan hitam itu mengemuka, saat media ini menanyakan langkah - langkah pengawasan komisi pembangunan itu pada aspek lingkungan di Kabupaten Paser. 

Ia menjelaskan lantaran beberapa bulan lalu, para mahasiswa mendesak pemerintah melalui DPRD Paser untuk menutup perusahaan tambang batu bara dan perusahaan pengolahan buah sawit yang tidak menjalankan prinsip ramah lingkungan. 

Namun ada pengecualian terhadap perusahaan yang di nilai baik dalam melaksanakan dan meminimalisir dampak lingkungan. 

"Kalau enggak berkontribusi buat masyarakat ya silahkan angkat kaki saja," tegas Basri sapaannya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (16/11/2021). 

Namun lanjut dia, sebelum langkah tegas pemerintah dilakukan sedari awal langkah pengawasan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan OPD terkait, untuk melakukan penertiban perusahanan yang diduga melanggar aturan. 

"Sosialisasikan dan tingkatkan pengawasan di DLH, mana perusahaan yang benar - benar menjalankan aturan dan tidak, baik sawit dan tambang batu bara liar," imbuhnya. 

Selain itu, ada pihak berwajib yang ikut untuk bersinergi bersama - sama melakukan penertiban sebelum semua berdampak kerusakan parah terhadap lingkungan masyarakat. 

"Kami lihat dulu izinnya dan kewajiban perusahaan terkait tanggung jawab sosialnya," terangnya. 

Ia membeberkan adanya aduan dari masyarakat terkait keberadaan pabrik kelapa sawit di wilayah Muara Toyo, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser. 

Kendati izin perusahaan tersebut dari Pemprov Kaltim. Namun pemkab mesti juga mengawasi karena operasi terlebih dampak negatifnya, secara langsung dirasakan masyarakat di wilayah selatan Kaltim. 

"Pabrik kelapa sawit di Muara Toyo misalnya, kalau limbahnya ada aduan dari masyarakat ya kita tegas, karena secara wilayah eksploitasinya di daerah kita," ungkapnya. 

Kendati begitu Basri tak menampik adanya pabrik dengan pengelolaan yang baik, dapat menyerap tenaga kerja. 

"Sudah kami sampaikan ke dinas terkait, yang jelas pemkab harus intens dalam pengawasan. Saya pikir banjir memang ada, tapi akibat dan dampak serta sumber masalahnya dilihat lebih dulu," pungkasnya. (advertorial)